Hadir Dandim 0708 Purworejo Letkol Czi Tomy Arif Susanto S.IP , Kajari Purworejo Abdul Qohar Afandi SH MH, Wakapolres Purworejo kompol Sumaryono, Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Purworejo, Direktur BUMN dan Direktur BUMD, serta segenap tamu undangan dari berbagai kalangan usaha.

Pj Bupati Purworejo mengatakan, apabila berbicara tentang pengentasan kemiskinan, yang perlu dipikirkan selain rehabilitasi rumah tidak layak huni, adalah bagaimana caranya membuka peluang atau kesempatan kerja melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terus bisa dikembangkan. Menurutnya, rakyat Purworejo masih perlu dibuka semangat dan kreatifitasnya untuk mandiri dan berkarya.

“Terkadang kita mudah dikecoh oleh kondisi fisik dengan parameter kondisi rumah. Seolah-olah kalau rumah yang tidak layak huni sudah dibangun, maka kemiskinan sudah tidak ada. Padahal tidak seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut, Pj Bupati Purworejo mengucapkan terima kasih terhadap rekan BUMN dan BUMD, yang memiliki tekad yang sama untuk peduli kepada Purworejo. Menurutnya, apabila antara pemimpin, birokrasi, swasta dan masyarakat tidak bisa bersinergi, semua akan berakhir.

Kepala BKBPM Sumharjono SSos MM menjelaskan, Forum ini bermula dari dari niat rekan-rekan SKPD yang tergabung dalam TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), yang ingin mengajak BUMN dan BUMD serta pengusaha yang ada di Kabupaten Purworejo, untuk peduli dengan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Menurut analisa segala permasalahan kemiskinan di Kabupaten Purworejo,  yang masih sangat berat dirasakan adalah masalah pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Sumharjono menambahkan, sejak diterbitkannya Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Purworejo memilik rumah yang tidak layak huni mencapai 22 ribu. Sampai dengan saat ini yang sudah tertangani baru  9 ribu rumah. Menurutnya, apabila rehabilitasi dapat dilakukan secara resmi menggunakan dana APBD maupun APBN, masalah rumah tidak layak huni dapat segera teratasi.

“Setelah launching, FKPP akan terus melakukan koordinasi dengan SKPD untuk membantu kegiatan yang prioritasnya rehabilitasi rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Ketua FKPP, Nyaryanto, FKPP tidak perlu ada apabila pelimpahan deregulasi pembangunan dan fiskal kepada daerah di lakukan sejak awal. Artinya bahwa kemakmuran yang berkeadilan sudah bisa sampai ke pelosok. Menurutnya, akhir-akhir ini yang terjadi justru kesenjangan terlihat dengan jelas, baik kesenjangan social maupun kesenjangan ekonomi. Diperlukan peran para pelopor untuk ikut berpartisipasi, khususnya menengok saudara kita yang tinggal ditempat yang kurang layak.

Nyaryanto menambahkan, dengan forum ini diharapkan dapat membantu program-program yang dicanangkan oleh Pemkab Purworejo, agar bisa ikut berbagi kepada saudara kita yang memerlukan uluran tangan. “Forum ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolektivitas dan sinergitas dari segala pihak. Marilah kita bersama-sama kita sukseskan apa yang akan dijalankan oleh pelopor-pelopor dari Purworejo, untuk bisa mencapai sasaran sesuai yang diinginkan,”ujarnya.

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Purworejo, Bambang Sadyanto R SH, sangat mendukung adanya kegiatan ini, karena pada hakekatnya merupakan kegiatan kemasyarakatan. Korpi juga sudah melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, salah satunya kegiatan bedah rumah. Ia menerangkan, sampai dengan saat ini, Korpri sudah membantu sebanyak 21 rumah dengan total nominal sebesar 85 juta. Selain bedah rumah, Korpri juga sudah melakukan berbagai kegiatan sosial yang lain.