Dwi Hastuti Hapsari SE selaku fasilitator pendamping PNPM MPd Kecamatan Butuh, mengungkapkan bahwa PNPM MPd di Kecamatan Butuh dimulai tahun 2009 lalu. Tiap tahun mendapat dana bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp 2 milyar. Melalui forum musyawarah antar desa (MAD), dana disepakati dimanfaatkan untuk kegiatan simpan pinjam (SPP), sarana prasarana, pendidikan, dan kesehatan. Sampai akhir 2011 SPP kelompok perempuan mengelola dana Rp 3.290.550.000,- dan yang masih di masyarakat sebesar Rp 1.103.235.000,-. Dari unit kegiatan SPP taun 2011 mendapat surplus bersih Rp 197.447.403.

Dari surplus bersih tersebut, dipergunaan untuk pemupukan modal 57%., penguatan kelembagaan 5%, bonus pengurus 3%, cadangan gedung 10%, dan bantuan sosial 25%, atau Rp 49.361.851. Bansos dipergunakan untuk melanjutan program tahun sebelumnya, yaitu bedah rumah tidak layak huni, sasarannya RTM. Tahun 2010 memberikan bansos untuk 6 rumah, kemudian tahun 2011 yang diserahkan hari ini untuk 15 rumah. Besaran bantuan bervariasi antara Rp 3,1- Rp 3,4 juta, tergantung hasil verifikasi tim kecamatan.

Camat Butuh Wahyu Jaka Setyanta, pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa dana bansos diserahkan kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Tahun ini usulan dari desa sebanyak 21 rumah, namun karena kemampuan dana yang ada, baru dikabulkan 15 rumah. Tahun lalu, sudah  6 rumah. Berarti dari 41 desa yang ada di Kecamatan Butuh, masih 20 rumah yang belum mendapat dana bansos.

“Bagaimanapun juga hal itu perlu disukuri, karena ibarat rezeki yang datang secara tiba-tiba. Saya mengucapkan terima kasih kepada warga, yang telah dengan tertib, disiplin memanfaatkan kegiatan ini dan membayar angsuran, sehingga tidak ada tunggakan. Mudah-mudahan tahun depan surplus lebih besar, sehingga dana bansos yang diserahkan lebih besar pula,” katanya,

Ia mengingatkan bahwa dana tersebut bersifat stimulan. Agar menarik kepedulian masyarakat setempat untuk berswadaya, ia berharap dana bansos dikelola oleh kepala desa, tim pengelola kegiatan, dan tokoh masyarakat. Ia yakin hasilnya akan lebih bagus bila dana dikelola panitia desa, dibanding dikelola sendiri oleh pemilik rumah.