Wakil Gubernur Wajibkan Update Data Kemiskinan
Meski di Jawa Tengah mampu menurunkan jumlah kemiskinan paling banyak se Indonesia per Maret 2018 yakni 9,82 persen dari 633.000 jiwa, Jawa Tengah menyumbang penurunan terbanyak dengan 300.290 jiwa. Wakil Gubernur Jawa Tengah H Taj Yasin Maemun SHI MSi berkomitmen akan terus berupaya menurunkan jumlah kemiskinan. Dia mengingatkan di 14 Kabupaten/Kota yang masih tercatat tinggi tingkat kemiskinannya termasuk Kabupaten Purworejo, agar melakukan updating data. Update data sangat utama dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan. Selain diperoleh data yang valid, nantinya berdasar dari update data tersebut, maka akan lebih tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Hal tersebut ditegaskan Wagub Taj Yasin yang juga selaku Ketua Tim Koordiantor Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng pada kegiatan Rapat koordinasi membangun sinergi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Purworejo di Pendopo Kabupaten Purworejo. Hadir Wakil Bupati Yuli Hastuti SH yang juga sebagai Ketua TKPK Kabupaten Purworejo, Ketua DPRD Luhur pambudi ST MM, Kepala Bappeda Drs Pram Prasetyo Acmad MM, dan sejumlah Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah.
Lebih lanjut Taj Yasin mengatakan, adanya komplain dari beberapa warga tentang penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, karena warga miskin tidak mendapat bantuan tapi justru warga mampu yang mendapat bantuan. Ini dikarenakan kurangnya dalam melakukan update data. “Jika data miskin dilakukan secara ubdate, Insya Alloh tidak akan terjadi salah data. Dengan update data, nantinya warga miskin yang sudah berhasil menjadi warga sejahtera/mampu, maka warga tersebut tidak akan dimasukkan lagi dalam kategori warga miskin,” tandasnya.
Wagub juga berharap, updating data supaya dilakukan setiap bulan, jangan 6 bulan atau satu tahun sekali. Untuk kelancaran update data, maka harus dimbangi personil operator yang khusus mengerjakan update data kemiskinan. Operator ini jangan dibebani pekerjaan lain, agar bisa benar-benar fokus pada penanganan data kemiskinan. Harapannya data kemiskinan bisa valid, yakni yang status kesejahteraan rumah tangga miskin tercatat berdasarkan Desil 1 sampai dengan Desil 4,” paparnya.
Nantinya dengan update data, kata Wagub semua Kepala Desa diharuskan memasang daftar nama-nama warganya yang tercatat sebagai warga miskin. Ini untuk kontrol dan transparan kepada masyarakat tentang data kemiskinan. Daftar nama dipasang didepan Kantor desa agar semua warganya bisa mengetahui. “Kalau ternyata warga yang mampu atau kaya termasuk dalam daftar warga miskin, maka supaya ada pembinaan. Karena arahnya kedepan, akan ada sanksinya bagi warga mampu tapi terdaftar sebagai warga miskin,” tegas Wakil Gubernur.
Sementara itu Yuli Hastuti SH mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo dalam setahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 13,81 persen pada tahun 2017, menjadi 11,67 persen pada tahun 2018. Meski demikian, angka tersebut masih dibawah target tahun 2018, yakni sebesar 10,4 persen. Untuk itu, masih perlu adanya percepatan penanganan kemiskinan baik dari penganggaran maupun peningkatan kualitas pelaksanaan. Salah satunya melalui koordinasi antar OPD terkait, guna keterpaduan antar program. Ketepatan program dan sasaran pada rumah tangga miskin menjadi tujuan utama dalam penanganan kemiskinan.
Pada rakor ini lanjut Yuli Hastuti, para Camat dan Kepala Desa diharapkan dapat memberikan informasi penanganan kemiskinan di wilayahnya agar dapat ditindaklanjuti. Untuk OPD terkait, agar lebih fokus pada sasaran dan permasalahan penduduk miskin secara terpadu, sehingga benar-benar dapat meningkatkan status kesejahteraan warga miskin. Sedangkan untuk Tim Pencermat dari TKPKD, diharapkan bisa mensinkronkan program agar terjalin sinergitas. Pemkab Purworejo telah melakukan berbagai langkah yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Yakni melalui program PROPENDAKIN, JAMKESDA, JADUP, Pemberdayaan UMKM, RTLH, beasiswa bagi keluarga kurang mampu, serta pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata. Dengan berbagai upaya tersebut, mudah-mudahan ke depan angka kemiskinan Kabupaten Purworejo akan terus mengalami penurunan.
Sementara itu Pram Prasetyo mengatakan, untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2017 sampai dengan 2021 antara lain, Penggunaan satu data penduduk miskin untuk semua program baik dari pusat, propinsi maupun daerah. Sasaran program langsung pada penduduk/ rumah tangga miskin. melibatkan penduduk miskin pada program pemberdayaan, juga keterpaduan program-program kemiskinan baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten.
Dalam Rakor tersebut Wagub juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa beras yang totalnya 2.560 kilogram dan menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Kab Purworejo sebesar Rp.25 juta. Selain Rakor Wagub juga melanjutkan kunjungan kerja di Panti pelayanan sosial lanjut usia Adi Yuswo, dan di Panti pelayanan sosial anak Dharma Putra. Masing-masing Panti menerima bantuan berupa 1 unit mesin cuci. Dilanjutkan menuju Desa Popongan Banyuurip sekaligus mengunjungi warga penerima RTLH, dan juga meninjau para korban banjir di Desa Bapangsari Bagelen.
