Dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Purworejo, Pemkab Purworejo terbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Pengelolaan Arsip Dinamis (Srikandi) di seluruh perangkat daerah.

Untuk mendukung suksesnya implementasi Perbup tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusip) Kabupaten Purworejo gelar Sosialisasi Perbup Nomor 12 Tahun 2025 tentang Srikandi bagi di Ruang Arahiwang Setda, Selasa (24/06/2025) yang dibuka oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi.

Dion dalam sambutannya mengatakan Srikandi mampu untuk mondorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

"Semuanya akan bermuara pada pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya," katanya.

Dengan berlakunya Perbup ini, Dion menekankan seluruh perangkat daerah sudah wajib untuk mengimplementasikan Srikandi dalam kegiatan pengelolaan arsipnya.

"Keberhasilan implementasi Srikandi sebagai aplikasi umum SPBE di lingkungan Pemda terletak pada peran serta dan kolaborasi yang kuat seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemda," ujarnya.

Lebih lanjut Dion mengungkapkan pentingnya peran kearsipan dalam pembangunan daerah. Walaupun kadang kala sering diabaikan saat arsip itu belum dibutuhkan.

"Kearsipan itu seperti asuransi kesehatan, kalau tidak sakit tidak digunakan. Tetapi ketika dibutuhkan, layaknya seperti obat, harus ketemu saat dicari. Sebab itu, kita semua harus disiplin dalam pengarsipan," ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinpusip Kabupaten Purworejo Stephanus Aan Isa Nugraha SSTP MSi mengatakan bahwa salah satu fungsi penting dari kearsipan adalah untuk kemudahan dalam pertanggung jawaban, karena arsip yang tertata akan memudahkan pencarian arsip sewaktu dibutuhkan. Di Kabupaten Purworejo sendiri sebelumnya Srikandi juga sudah diterapkan namun belum berjalan optimal.

"Implementasi kearsipan di Kabupaten Purworejo memang pasang surut. Beberapa perangkat daerah sudah sangat baik, tetapi belum optimal semuanya. Ada lima dengan predikat sangat baik hasil dari pengawasan internal yakni PUPR, Dukcapil, BKPSDM, BPKPAD dan Dinperinstransnaker," ucapnya.

Sumber: Prokopim