Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya dengan menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait pelayanan kependudukan. Kegiatan yang digelar di aula lantai 2 Kantor Disdukcapil itu dibuka Sekdin  Suryadi  ST MM, dan menghadirkan narasumber anggota DPRD Hj.Tursiyati SE, Bintoro, dan Muhammad Fahrudin Sidiq SPd.

Sekdin Suryadi mengatakan, pelaksanaan FKP ini, untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat. Perlu diketahui masyarakat, bahwa semua layanan yang ada di Disdukcapil Kabupaten Purworejo ini semuanya gratis dan tidak dipungut biaya, tidak ada pungli, calo ataupun gratifikasi. Kita sudah mendapat penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Semua layanan dilakukan secara online, hal ini untuk menghindari tatap muka karena dengan adanya tatap muka hal-hal seperti pungli, calo dan gratifikasi kemungkinan akan terjadi. “Terkait masyarakat yang belum perekaman KTP, kami terus lakukan dengan jemput bola di 16 kecamatan, harapannya untuk keperluan data kependudukan pada Pemilu serentak nanti sudah selesai semua,” jelasnya..

Menurut suryadi, program Pelayanan online antara lain PAK SUBUR yang melayani tentang akte kematian, GERTAK untuk melayani akta kelahiran, pelayanan tetap dibuka hari libur pada Sabtu Minggu, dan pelayanan jemput bola. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sudah terkoneksi secara online di 16 Kecamatan dan 494 desa kelurahan. Termasuk pelayanan dirumah sakit guna pelayanan pembuatan akta kelahiran maupun kematian di 11 RS dan 27 Puskesmas. Jika ada masalah, akan kami carikan solusinya dan tetap gratis,” ujar Suryadi.

Komisi I DPRD Tursiyati mengatakan, inovasi Disdukcapil bisa dimaksimalkan tentu dengan dukungan dan partisipasi seluruh pemerintah desa maupun OPD, supaya bisa saling bersinergi dan proaktif. Sehingga dapat turut serta membahagiakan masyarakat Purworejo. “Kami sangat mendukung Disdukcapil dalam meningkatkan dan mempertahankan prestasi peringkat WBK. Juga apresiasi Dukcapil pelayanan secara online, bisa menghindari segala bentuk pungli, sehingga bisa memberikan contoh-contoh OPD lainnya untuk mendapat predikat zona integritas. Untuk perekaman KTP yang belum terselesaikan, supaya bisa segera sehingga menghadapi tahun politik nanti sudah tidak ada kata pemborosan dalam hal anggaran yang terbuang hanya untuk mencetak kertas yang tidak bermanfaat.,” ujarnya.

Hal sama dikatakan Komisi I DPRD Muhammad Fahrudin Sidiq dan Bintoro, bahwa  kegiatan ini menunjukkan canggihnya teknologi dengan cara pertemuan dengan zoom atau virtual online. Ini adalah manfaat atau dampak positif dari digitalisasi sekarang. Disdukcapil memberikan pelayanan yang luar biasa dengan banyak sekali inovasi-inovasi pelayanan. Seperti kita ketahui tugas negara dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan adalah yang utama memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga Negara. Dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis.

Disampaikan apresiasi kepada Disdukcapil yang sudah konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan yang dikemas dengan mendengar masyarakat. Melayani masyarakat dengan sepenuh hati, sampai hari libur pun tidak ada libur dan gratis. Kita akan hadapi Pemilu 2024 dari tingkat kabupaten hinggai tingkat Presiden. Dibutuhkan keakuratan data agar tidak ada anggaran yang tersia-siakan.

Untuk kelancaran inovasi diperlukan dukungan baik secara moral ataupun secara fasilitas. Disdukapil luar biasa, karena dengan minimnya perlengkapan yang ada tapi kerjanya sangat bagus. “Tentunya ini harus didukung perangkat desa yang paling tahu kondisi desanya. Dari mulai warganya yang pindah atau pendatang baru harus dipastikan data kependudukanya untuk segera melaporkan ke Disdukcapil, agar selalu update,” tandasnya.

Sementara itu Kabid Pendaftaran Penduduk Agus Subiyantoro Ssos MM menjelaskan, kegiatan FKP tersebut selain untuk meingkatkan pelayanan juga untuk mendengarkan permasalahan masyarakat  dalam hal data kependudukan. FKP diikuti semua dinas instansi, semua desa kelurahan, semua kepala sekolah SMA, SMK, SMP, SD, juga PT Pos Kabupaten Purworejo. FKP dilaksanakan secara tatap muka  dan virtual, dengan menerapkan prokes.