Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo Hj Fatimah Verena Prihastyari Agus Bastian SE meminta semua anggota TP PKK mulai kabupaten hingga tingkat dasa wisma, agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Apalagi saat ini ada peningkatan jumlah warga yang terpapar Covid-19. Maka dalam setiap melakukan aktifitas kegiatan PKK maupun aktifitas lainnya, diminta jangan abaikan prokes.

          Hal tersebut ditegaskan Fatimah Bastian pada kegiatan pelatihan adminstrasi sekretaris PKK desa se Kecamatan Ngombol di Gedung Serba Guna Kecamatan Ngombol hari ini Kamis (10/6). Hadir Camat Ngombol Nurfiana SSTP MM, Sekretaris PKK kabupaten Hj.Maini Widarto sebagai narasumber, dan Ketua TP PKK Kecamatan Ngombol beserta sejumlah pengurus PKK Ngombol.

          Lebih lanjut Fatimah Bastian mengatakan, pandemi covid-19 harus menjadi perhatian bersama. Terutama PKK agar terus melakukan sosialisasi dan memberikan contoh dalam mematuhi protocol kesehatan. Tentunya semua berharap jumlah yang terpapar covid di Kabupaten Purworejo bisa ditekan.

          “Saya minta masker terus dipakai. menjaga jarak dimanapun berada, apalagi didalam gedung harus wajib jaga jarak,  biasakan selalu mencuci tangan dengan sabun, tidak bersentuhan atau bersalaman, dan kalau ada kerumunan segera hindari. Karena cara-cara ini, bisa menghindarkan kita dari paparan covid,” harap Fatimah Bastian.

          Terkait pelatihan administrasi PKK, Fatimah mengingatkan salah satu kunci keberhasilan PKK sebagai salah satu organisasi yakni tertib administrasi. Tertib dalam pelaporan, pendataan dan pengarsipan. Laporan harus dilakukan secara rutin, sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga menjadi pola dasar kebijakan dalam penyusunan program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran.

          Sementara itu Maini Widarto selaku narasumber menjelaskan secara teknis administrasi PKK. Seperti dalam hal pendataan, khususnya dalam pengisian data PKK, harus tetap akurat dan relatif baru. Sekretariat PKK agar melengkapi dan merevisi data-data administrasi. Data-data yang ada diperbaharui dan selalu di update, sehingga datanya bisa valid sesuai fakta dilapangan.

          “Yang harus diperhatikan dalam pengisian buku administrasi PKK, agar sesuai hasil Rapat kerja nasional VIII. Yakni terdapat enam buku dan dua buku tambahan. Terkait masih banyaknya desa yang belum mempunyai Gedung PKK, diharapkan PKK desa dapat menyampaikan pada Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) supaya bisa diakomodir,”  jelas Maini.

          Camat Nurfiana mengatakan, tertib administrasi yang masih berproses tentunya bisa terus membaik, utamanya Ketua TP PKK desa agar memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan PKK. Disamping itu terkait masih masa pandemi covid,  supaya memperhatikan himbauan pemerintah. Termasuk dalam hajatan juga dalam memberikan hidangan.