Diakui atau tidak, praktik politik uang (money politic) masih sering mewarnai proses demokrasi di semua tingkatan. Meskipun demokrasi merupakan sistem politik yang dinilai paling ideal, namun hasilnya seringkali tidak sesuai harapan akibat terkontaminasi praktek curang bernama politik uang. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, pada acara Launching Kampung Anti Politik Uang di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kutoarjo, Sabtu (09/11). Dalam acara yang diinisiasi Bawaslu Kabupaten Purworejo itu, Wabup didampingi oleh Kabag Humas Protokol Anas Naryadi SH MM. 
Menurut Wabup, politik uang dalam pemilihan pemimpin maupun wakil rakyat, tidak saja menghilangkan kesempatan munculnya pimpinan dan wakil rakyat yang berkualitas, tetapi juga telah menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas, seperti aksi anarkhi massa atau pun konflik-konflik horizontal yang berkepanjangan. “Jangan sampai rasa kekeluargaan yang sudah kita bangun dan jaga menjadi tercemar hanya gara-gara uang recehan 50-100rb. Eman-eman,” tandasnya.
Melalui kampung anti politik uang ini, ia berharap hal tersebut bisa menjadi embrio dari sebuah masyarakat yang memiliki kesadaran dan kedewasan politik, agar ke depan mampu menjadi pro motor yang mampu membentuk komunitas anti politik uang dalam level yang lebih luas. “Sehingga pada saatnya, tidak akan ada lagi tempat bagi praktik politik uang, karena masyarakat sudah tidak ada yang mau meresponnya,” harapnya.
Ketua Bawaslu Nur Kholik SH SThI MKn menjelaskan bahwa pada tanggal 23 September 2020, Kabupaten Purworejo akan melaksanakan Pilkada yang tahapannya akan dimulai bulan November 2019 ini. Desa Hargorojo, Desa Sukoharjo, Desa Kaliurip serta Kelurahan Purworejo adalah yang pertama mendeklarasikan diri sebagai Kampung Anti Politik Uang.
 “Harapannya warga desa tersebut bisa bersinergi dengan Bawaslu untuk bersama-sama  mendorong terwujudnya Pilkada Kabupaten Purworejo yang demokratis, berintegritas dan bermartabat,” pungkas Nur Kholiq.