Masyarakat miskin yang ada di desa harus dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang mengunakan dana desa. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyaluran dan yang diterima desa. Salah satunya melalui padat karya tunai, dimana masyarakat desa yang masuk kategori miskin bisa bekerja dan mendapat hasil.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo saat menjadi pemateri dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Sabtu (5/5) lalu.

Kegiatan yang melibatkan narasumber dari beberapa Kementrian tersebut dihadiri Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM beserta segenap unsur Forkopimda dan para kepada desa dari seluruh kecamatan di Purworejo.

Budi menjelaskan, pada tahun 2018 ini, ada 4 inovasi atau terobosan yang dilakukan pusat dalam pelaksanaan dana desa di lapangan. Dimana dalam poin pertamanya dalam membagi dana desa harus ada pengentasan kemiskinan dan percepatan perubahan status desa, dari tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa yang berkembang, maju dan mandiri.

Ditambahkan Boediarso, tiga inovasi lain yang disajikan adalah petunjuk penggunaan dana desa, pelaksanaan DD dengan padat karya tunai dan perbaikan cara penyalurannya. Padat karya tunai menjadi sorotan karena disitulah masyarakat desa dalam kategori miskin bisa bekerja dan mendapat hasil.

"Masyarakat nantinya bisa turut bekerja dan mendapatkan bayaran yang
bisa diperhitungkan secara harian atau mingguan," jelas Boediarso.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengungkapkan beberapa keberhasilan program pembangunan di desa dengan adanya Dana Desa. Setidaknya dari gelontoran dana pusat itu dalam tiga tahun pelaksanaannya telah mencapai lebih dari Rp 127,8 triliun.

Boediarso juga menjelaskan setidaknya sudah ada ratusan ribu sarana prasana perdesaan terbangun di seluruh Indonesia, dengan 199.000 kilometer jalan desa dan 325.000 sambutan air bersih, belum lagi ada 299.000 drainase dan irigasi serta ada 342.000 sumur dan MCK di tengah masyarakat.

"Dan masih ada ribuan polindes, posyandu, pasar desa dan lain sebagainya," imbuhnya.

Terkait angka kemiskinan, disampaikannya dari 17,9 juta jiwa penduduk miskin di tahun 2015 berhasil turun sampai pada angka 16,3 juta jiwa pada September 2017 kemarin. Ini menunjukkan jika kurang dari 3 tahun dari keberadaan dana desa itu sudah mampu menurunkan setidaknya 1,6 juta penduduk miskin yang dientaskan.

"Kita harapkan dengan pengelolaan yang semakin baik, nantinya jumlah penduduk miskin di perdesaan akan semakin turun," kata Boediarso.

Sementara itu, Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM menyampaikan jika adanya transfer dana desa di Kabupaten Purworejo sejak digulirkan tahun 2015 mengalami peningkatan dengan rata-rata 35,87%. Diakuinya, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purworejo, pemanfaatan DD memang masih ada permasalahan yang perlu dilakukan perbaikan dan ditindak lanjuti.

"Satu yang perlu diperhatikan adalah siklus pengelolaan keuangan DD, dimana belum sepenuhnya dipatuhi oleh desa. Selain itu adanya ketidaksesuaian antara APBD-APBDes dengan RKPDes karena belum semua kegiatan tercantum dalam APBDes mengacu pada RKPDes,” kata Bupati.

Namun demikian, dia menekankan bahwa Pemkab akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kedepan pengelolaan DD semakin akuntabel dan tepat sasaran mengingat kehadiran DD sangat bermanfaat untuk desa. (humas)