Seputar Pembangunan

Upaya Entaskan Kemiskinan, Desa Puspo Bruno Jadi Desa Dampingan Dinas KUKM Provinsi

Desa Puspo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo ditunjuk sebagai desa dampingan  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Jawa Tengah. Hal itu diketahui saat acara launching program satu OPD satu desa dampingan di halaman Desa Puspo, Kamis (3/10). Desa Puspo termasuk desa merah atau desa yang sebagian besar warganya masih tergolong miskin.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jateng Dra Ema Rachmawati Mhum. Turut hadir, perwakilan Baznas Provinsi Jateng, Asisten Pemerintahan Sekda Purworejo dan Kepala dinas/instansi terkait.

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jateng Dra Ema Rachmawati Mhum menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng selaku ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Provinsi jawa tengah.

Pada awal tahun 2019 ini, Gubernur telah menginstruksikan kepada seluruh OPD di Provinsi Jateng agar masing-masing OPD memilik satu dampingan desa yang kategorinya masih banyak masyarakat miskin. Di Jawa Tengah, terdapat 14 kabupaten yang desanya masih ada yang masuk kategori desa merah.

“Ini adalah wujud sinergitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam upaya penanggulangan kemiskinan menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Ini merupakan launching yang pertama di Jateng,” katanya.

Ema  menerangkan jika bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan. Dirinya mendorong kepada warga desa Puspo untuk dapat merubah sikap untuk dapat lebih baik. Jika tidak, maka bantuan yang diberikan tidak akan berpengaruh apa-apa bagi warga Puspo.

Dirinya mencontohkan, dalam bantuan RTLH yang hanya sebesar 10 juta. Dengan jumlah yang tidak banyak itu akan sulit membangun, namun diperlukan bantuan dari warga sekitar dalam bentuk gotong royong.

“Kalau ada yang bilang, kan yang menerima bantuin Ema, ya Ema saja yang membangun sendiri. Kalau ada yang bilang, itu bukan masyarakat Jawa tengah. Masyarakat Jawa Tengah nilai-nilai yang dibangun adalah gotong royong,” tandasnya.

Dikatakan Ema  ada beberapa indikator suatu desa disebut ada warga yang miskin atau tidak. Pertama masalah identitas, yakni kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, dan akta pernikahan. Masih adakah warga yang belum memiliki identitas tersebut.

Kedua masalah pendidikan, bahwa anak usia sekolah harus sekolah yakni hingga usia 18 tahun. Ketiga, jumlah wanita usia subur. Jika masih banyak yang hamil pada usia 10 hingga 19 tahun, berarti masih menjadi masalah kemiskinan.

Keempat adalah masalah ekonomi warga apakah mempunyai penghasilan tetap atau tidak. Yang kelima dan yang terkahir baru indikator jumlah RTLH di suatu desa. RLPH pun harus memilik kepemilikan yang jelas, yakni harus bersertifikat.

Menurutnya, Desa Puspo sebenarnya memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan. Yakni produksi gula semut sebanyak 10 ton setiap bulannya. Menurutnya, potensi ini bisa digerakkan bersama-sama dalam upaya meningkatkan pendapatan warga.

Sementara itu, Wakil Bupati  berharap dengan diresmikannya Desa Puspo sebagai Desa Dampingan Dinas KUKM Provinsi Jawa Tengah, akan membawa perubahan signifikan bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat menghilangkan predikat Desa Puspo sebagai desa merah.

“Dengan pendampingan ini kita nanti akan tindaklanjuti bersama dengan dinas di Purworejo. Selama ini kita juga sudah berjalan bersama dengan Baznas Kabupaten Purworejo dalam upaya pengentasan kemiskinan,” kata Wabup. 

Pada kesempatan itu diserahkan sejumlah bantuan yakni bantuan RTLH dan jamban dari Baznas dan UPZ Provinsi Jateng sejumlah 7 unit senilai 91 juta. RTLH dari DISPERAKIM Provinsi 3 unit senilai 30 juta. RTLH dan jamban senilai 16 juta dari Gerakan Koperasi Purworejo. RTLH dari Dinsos Purworejo sebanyak 50 unit senilai 750 juta. 

Selain itu juga diberikan bantuan KUBE bagi 4 kelompok senilai 80 juta. Juga diserahkan bantuan program peningkatan pendapatan masyarakat miskin (propendakin) senilai 25 juta berupa ternak.

Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan usulan nominatif sertifikat tanah sebanyak 230 bidang kepada perwakilan Badan Pertanahan.  Kegiatan launching ditutup dengan peletakan batu pertama pembangunan rtlh di rumah penerima bantuan yakni bapak Sanis dan ibu Siti Khotidjah.

Berita Terpopuler

Pembangunan Rusun Ponpes Anwarul Falah Yayasan Nuril Anwar Dimulai
Seputar Pembangunan

Pembangunan Rusun Ponpes Anwarul Falah Yayasan Nuril Anwar Dimulai

Selasa, 05 November 2019

Pembangunan rumah susun (rusun) Pondok Pesantren (Ponpes) Anwarul Falah Yayasan Nuril Anwar di Kecam....


Wakil Bupati Purworejo Resmikan Pembangunan Cor Blok Hasil TMMD Sengkuyung Tahap III Wirun
Seputar Pembangunan

Wakil Bupati Purworejo Resmikan Pembangunan Cor Blok Hasil TMMD Sengkuyung Tahap III Wirun

Kamis, 31 2019

Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH didampingi Komandan Kodim 0708 Purworejo Letnan Kolonel Infan....


Warga Sucen Juru Tengah Tandang Bareng Membangun Jalan
Seputar Pembangunan

Warga Sucen Juru Tengah Tandang Bareng Membangun Jalan

Senin, 11 November 2019

Jalan rabat beton hasil gotong royong warga Kelurahan Sucen Juru Tengah diresmikan oleh Wakil Bupati....