Pemkab Purworejo menerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award Tahun 2018. Penghargaan tersebut merupakan yang pertama kalinya diterima oleh Purworejo dengan nilai B. Sebelumnya pada tahun 2017, SAKIP Purworejo hanya mendapat nilai CC.
Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh MenPAN-RB Drs Syarifuddin kepada Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM pada acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018 yang digelar di Four Points Hotel, Makassar, Selasa (19/02). Bupati hadir didampingi Asisten Pemerintahan Sumharjono SSos MM, Inspektur Drs R Achmad Kurniawan Kadi MPA.
Kabag Humas dan Protokol Setda Purworejo Bambang Gatot Seno Aji SE MM menginformasikan, Pemkab Purworejo dinilai telah berhasil mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah, ada 11 daerah yang menerima penghargaan tersebut termasuk Kabupaten Purworejo. Ini menjadi penghargaan yang kesekian kalinya yang berhasil diraih Kabupaten Purworejo dalam beberapa waktu terakhir ini,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, ada 174 Pemda di Wilayah III yang meraih penghargaan. Yakni 12 pemerintah provinsi dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut. 
Dalam kesempatan tersebut MenPAN-RB mengatakan, SAKIP yang diterapkan pada setiap birokrasi di Indonesia menjadi aliran nafas yang mengerucut pada perubahan. Program SAKIP ini juga banyak dicontoh pada negara berkembang hingga negara maju. 
Melalui penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk di daerah Wilayah III ini sendiri mampu menghemat anggaran hingga Rp 6,9 triliun dalam tahun 2018.
Dikatakan MenPAN-RB, SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 
Menurut dia, apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka pada 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp 900 triliun.
Menpan juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.