Nyoman Sandi Mudana, koordinator bedah rumah mengungkapkan, banyak RT yang mengajukan 6 sampai 10 rumah. Namun dari jumlah rumah yang diajukan, setelah diseleksi dengan cara didatangi di rumah masing-masing, ternyata banyak yang tidak memenuhi kriteria.

Padahal menurutnya, informasi yang diberikan warga lewat pengurus RT sudah jelas yaitu rumah warga yang betul-betul sangat memprihatinkan, tidak mempunyai kriteria kesehatan dan memang tidak mampu. “Kami tidak berani memastikan dapat atau tidaknya kepada warga yang rumahnya diajukan untuk dibedah. Ini agar warga tidak kecewa kalau tidak masuk kriteria,” imbuhnya.

Sementara Lurah Bandung Agus Pramono mengatakan, dana untuk bedah rumah bagi warga di wilayah kelurahan Bandung adalah dari APBD II. Namun untuk kepanitiaan memang belum terbentuk, dan yang berwenang menentukan memang dari pemerintah kelurahan.

Namun demikian yang membuat dirinya kaget, ternyata ada seseorang yang secara terang-terangan menyodorkan sejumlah nama orang untuk menjadi panitia bedah rumah. “Susunan ini saya anggap aneh, karena pembentukan panitia merupakan kewenangan pemerintah kelurahan, tapi kok sepertinya ada unsur pemaksaan susunan panitia,” kata Agus.

Pihaknya menyatakan akan tetap pada porsi dan jalur aturan yang benar. “Oleh karena itu, saya tidak ingin ada yang mengintervensi kewenangan pemerintah kelurahan,”tandasnya.