Aktif di Komunitas, Kaum Perempuan bisa Menjadi Penggerak Politik yang Kuat

Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo mengadakan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan, Rabu (10/7/2024) di Pendopo Kecamatan Purworejo. Acara dihadiri oleh Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH, Kepala Badan Kesbangpol, Kabag Prokopim Setda, Forkopimcam Purworejo, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Purworejo.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK dan Kader Kesehatan dari Kecamatan Purworejo dan Kaligesing. Murdiyanti, adalah salah satu peserta yang hadir mewakili Pokja 4 Kader Kesehatan Kelurahan Purworejo. Dari sekitar 200 orang yang hadir, Murdiyanti atau yang akrab disapa Mamung, menyebutkan tentang pentingnya Pendidikan politik bagi perempuan.
Menurutnya pendidikan politik penting bagi perempuan, karena perempuan dalam keseharian lebih dekat dengan komunitas di lingkungan sosial, juga dalam membimbing anak-anak dan keluarganya. Perempuan bisa menjadi penggerak untuk mengenalkan politik pada lingkungan terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.
"Pendidikan tentang politik ini sebaiknya diperkenalkan ke putra putri kita, mereka perlu untuk diberi pengetahuan mengenai politik yang baik. Jadi nantinya tidak kaget saat sudah dewasa nanti, karena mau tidak mau pasti akan menghadapi situasi politik juga," ujarnya.
Perempuan juga memiliki potensi sebagai penyebar informasi dalam komunitas. Pendidikan politik akan memberikan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan oleh kaum perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Sehingga informasi politik yang disebarkan merupakan informasi yang benar dan akurat.
"Kebetulan di Purworejo saya menjadi koordinator posyandu balita untuk Kelurahan Purworejo. Kami, ibu-ibu juga sering berkumpul di komunitas, jadi mudah untuk membagikan informasi. Sebagai kaum perempuan, karena kami lebih banyak di rumah dan di lingkungan, jadi acara sosialisasi ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana kami bisa menjadi pemotor atau penggerak kaum-kaum muda," ucap Murdiyanti.
Pemenuhan hak-hak politik bagi perempuan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan apalagi sampai saat ini partisipasi perempuan dalam politik Indonesia relatif masih rendah. Melalui pendidikan politik ini perempuan dapat memahami hak-hak mereka, mempelajari bagaimana sistem politik bekerja dan menjadi lebih memahami isu-isu penting yang beredar di masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam politik akan memberikan dampak yang membangun, melalui pendekatan-pendekatan yang lebih humanistik.
"Saya akan menyampaikan ke teman-teman komunitas saya, bahwa perempuan jangan hanya berdiam diri di rumah tetapi kita juga perlu untuk mengenal politik yang sedang berkembang seperti apa. Mari kita sebagai perempuan untuk mengikuti perkembangan politik saat ini, seperti untuk Pilkada nanti ayo kita bersama-sama arahkan untuk pemilihan yang baik," ajaknya.
Koordinator Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), Kasihani (Yani), menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini. Sebagai upaya untuk memerangi hoaks Yani mengimbau untuk bijak dalam penggunaan gadget.
"Ibu rumah tangga adalah penyebar hoaks terbesar, kenapa? Karena gemar bersosialita dan suka berkumpul dalam komunitas," ujar Yani.
Disebutkan bahwa ibu rumah tangga berpotensi sebagai penyebar hoaks terbesar. Alasannya karena ibu rumah tangga gemar bersosialita dan berkumpul dalam suatu komunitas. Ada 4 langkah melawan hoaks, yaitu A (Amati), B (Baca), C (Cek faktanya), dan D (Diskusikan). Diharapkan melalui sosialisasi ini kaum perempuan dapat berperan menjadi agen perubahan dalam masyarakat termasuk dalam pemilukada serentak tahun 2024 di Kabupaten Purworejo, dengan tidak menyebarkan informasi hoaks.