Dalam rangka intervensi pengendalian kerawanan pangan sebagai upaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama sejumlah pihak terkait menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di berbagai daerah. Konvoi armada penyaluran bantuan pangan dilepas secara simbolis  oleh Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hasturi SH bersama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi ST MT,  di halaman Kantor Pos Purworejo, Rabu sore (01/11/2023)

Pelepasan dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Direktur Utama PT Rajawali Nusindo, Direktur Kurir dan Logistik serta Senior AVP PT Pos Indonesia, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, serta Kepala Dinas Pangan Kabupaten Purworejo. Selain itu juga diikuti Kepala OPD Pangan dari 8 provinsi dan 22 kabupaten/kota, yang hadir secara langsung maupun daring.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti hanya mengucapkan selamat datang  dan menyampaikan terimakasih atas terselengengaranya kegiatan tersebut di Kabupaten Purworejo.

"Selamat datang kepada Kepala Badan Pangan Nasional beserta jajaran Pemerintah Pusat dari berbagai instansi maupun sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini. Ucapan selamat datang juga saya ucapkan kepada jajaran Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, baik yang hadir secara langsung di Kabupaten Purworejo maupun yang hadir secara daring," ucapnya.

Sementara Kepala BAPANAS Arief Prasetyo Adi ST MT mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan. Kerawanan pangan dan kemiskinan adalah dua hal yang berkaitan erat, sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

“Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0%, ini tertuang dalam kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ujarnya.

Menurut Kepala Bapanas, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari strategi mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan.

“Jadi ini merupakan piloting yang dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tidak bisa dipungkiri jika tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerawanan pangan di masyarakat sehingga masyarakat miskin sulit menjangkau pangan karena keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pada konteks global hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan SDG-1 yaitu pengentasan kemiskinan dan tujuan SDG-2 yaitu mengakhiri kelaparan.

 “Pemberian bantuan pangan ini menyasar kepada masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi yakni keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah atau desil 1 yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 8 Provinsi, 22 Kabupaten/Kota di 366 desa dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK,” paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo bahwa penentuan kabupaten/ kota sasaran diperoleh dari hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (threshold) median dari Prevalence of Undernourishment (PoU) dan/atau jumlah penduduk Undernourishment Tahun 2022; dan/atau hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Nasional Tahun 2022 Prioritas 1-3.

Saat ini ada 8 provinsi menjadi sasaran penerima bantuan yaitu Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya dan 22 Kabupaten/Kota yaitu Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Bangka Tengah, Muaro Jambi, Kota Jambi, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Gorobogan, Temanggung, Mempawah, Melawi, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kapuas, Gunung Mas, Murung Raya, Manokwari, Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat.

“Untuk pemilihan desa diperoleh dari agregasi jumlah keluarga desil 1 pada desa di kabupaten/kota terpilih yang bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ungkapnya

Sementara itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengungkapkan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas bantuan pangan yang diberikan untuk Provinsi Jawa Tengah. jumlah penerima bantuan sebanyak 64.024 KK yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten yaitu Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara dan Grobogan.

Sedang Sutarti, salah seorang penerima bantuan mengucapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah khususnya bantuan pangan.

"Alhamdulillah saya sangat bersyukur, bagi saya bantuan pangan ini sangat bernilai dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari hari. Saya berharap agar bantuan pangan seperti ini dapat terus diberikan secara rutin ke depannya" katanya.