Berdasarkan catatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, masih banyak permasalahan yang harus diatasi dan diberi solusi, antara lain stunting, penyakit menular, anak tidak sekolah, KDRT, bullying, pernikahan dini dan sebagainya. Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purworejo adakan sosialisasi tentang pernikahan Dini/ Jo Kawin Bocah di Gedung PKK Kabupaten Purworejo, dalam bentuk kegiatan sarasehan Selasa (17/10) di Aula Gedung PKK Kabupaten Purworejo. Hadir Ketua DWP Kabupaten Purworejo Dra Erna Setyowati Said Romadhon dan wakil ketua Ir. Ely Pram Prasetyo, Moderator Dra Titik Mintarsih M Pd dan Pengurus DWP Made Sri Wardani.

Dra Erna Said Romadhon dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sharing sekaligus mengambil langkah strategis dalam mencegah pernikahan dini serta memberikan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus DWP Kabupaten Purworejo dari unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan Instansi dan Kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, Narasumber pertama Afifa Mauza menyampaikan tentang Kurangnya pemahaman dan pengasuhan yang baik membuat anak melakukan pergaulan bebas, "Banyak sekali ibu-ibu membicarakan atau memberi informasi kesehatan reproduksi kepada anak itu menjadi hal yang tabu. Padahal kita harus mengajarkan itu sejak dini, apalagi kalau anaknya sudah menstruasi" tuturnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Laksana Sakti, AP., M Si mengungkapkan, pernikahan usia dini berbanding lurus dengan perceraian, KDRT, dan kemiskinan. "Mengapa banyak terjadi kasus-kasus pernikahan usia dini? faktor penyebabnya dan alasannya ada status sosial, tradisi atau adat yang di beberapa daerah yang utamanya bagi wanita yang menikah terlambat akan disebut perawan tua. Kalo yang muda nikah dianggap laris manis. Maka ketika dapat menikah cepat menjadi suatu kebanggaan tersendiri" terangnya. Pada sesi akhir, Dra Titik Mintarsih menyampaikan tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu membuat Tim yang diberi nama Tim Perlindungan Perempuan dan Anak, masing-masing unsur pelaksana tingkat Kecamatan berbaur dengan Kementerian Agama, KUA, Koordinator Pendidikan, Polsek, dan Koramil melakukan tinjauan langsung ke Desa atau sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan. Kemudian membuat laporan disampaikan ketika pertemuan DWP "Itu bagian dari visi misi kita selaku Dharma Wanita bisa menggandeng Perangkat Daerah dan dari UPT siap untuk memfasilitasi, bisa ambil topik bullying, kekerasan dalam rumah tangga, atau pernikahan dini" pungkasnya.