Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo melakukan penertiban reklame dan alat peraga sosialisasi tidak berizin pada Senin (9/10/2023). Bersama dengan tim yang terdiri dari Satpol PP & Damkar, DPUPR, DLHP, BPKPAD, dan BAWASLU, penertiban dilakukan dalam rangka upaya untuk menegakkan peraturan daerah Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo menjelaskan, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini tidak hanya penertiban alat peraga sosialisasi, tetapi juga reklame lain yang tidak berizin, tidak membayar pajak, telah habis masa berlakunya atau reklame yang salah dalam penempatannya.

"Kami merencanakan penertiban reklame secara gabungan dari Satpol PP, Damkar, perijinan, LH, Kominfo, dan Bawaslu, terkait dengan maraknya alat peraga sosialisasi calon legislatif dan presiden yang mana belum masuk masa kampanye dan tidak melaksanakan perijinan maupun proses bayar pajak.” jelasnya.

Sementara, Siti Dangiatus Solikhah, Anggota Bawaslu Purworejo mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 700 alat peraga sosialisasi di Kabupaten Purworejo yang melanggar perda. Data tersebut sudah diserahkan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti.

Penertiban alat sosialisasi ini menjadi salah satu langkah kongkrit dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan di Kabupaten Purworejo serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya izin dalam pemasangan alat peraga sosialisasi.

“Harapannya bakal calon legislatif yang akan melaksanakan kegiatan kampanye itu tertib dalam berizin dan tertib dalam memasang alat peraga kampanye.” pungkasnya.