Tim Penggerak PKK Kabupaten Purworejo adakan Bintek Pengelolaan dan Penganggaran Keuangan Tahun 2023 dengan tema Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM PKK dalam mendukung kebijakan Regulasi Pemerintah Pusat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor PKK Kabupaten Purworejo(15/08).

Hadir Kepala Dinas DPPPAPMD Laksana Sakti AP MSi, Ketua PKK Hj Fatimah Verena Prihastyari SE. Narasumber dari Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta Kasi Pelatihan, Kelembagaan, dan Kerjasama Desa Ir Dwi Herawati M Si, Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam (Sda), Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappedalitbang Drs Frikly Widhi Dewanto MT. 
Dra Erna Said Romadhon dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan Ketua TP PKK dan Bendahara dalam mensukseskan 10 program pokok PKK. Selain itu, juga meningkatkan wawasan dan pengetahuan SDM Kader Pengurus PKK baik tingkat Kecamatan dan Desa.

Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang terdiri dari Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Purworejo, Bendahara PKK Kecamatan, dan Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan terpilih.
Sementara itu, Ny Fatimah Verena Agus Bastian SE mengungkapkan PKK mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis.

Hendaknya seorang ketua berkemampuan cerdas, inovatif dan mempunyai kreativitas tinggi serta dapat mendata program-program yang diprioritaskan.  
Sebagaimana arahan kebijakan Bupati yang selalu disampaikan dalam Raker PKK bahwa dana untuk kegiatan PKK baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa anggaran PKK paling sedikit 25 juta namun pada prakteknya hanya berkisar antara 5 – 10 juta. Hal ini diKarenakan PKK dianggap tidak mampu mengelola anggaran/membuat SPJ.
"Monggo pada saatnya nanti melalui Bapak kepala Dinas PPPAPMD Kabupaten Purworejo bagaimana kebijakannya untuk mendapatkan rekomendasi dana paling sedikit 25 juta" tuturnya.

Laksana Sakti AP M Si mengungkapkan, saat ini Desa sedang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Rencana Anggaran 2024. Melalui Musrenbangdes diharapkan PKK dapat aktif untuk menyampaikan aspirasi, program, dan anggaran PKK. 
Lebih lanjut dijelaskan saat ini Desa prioritasnya masih pembangunan fisik, padahal pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat juga penting.

Kegiatan PKK memang tidak mempunyai anggaran khusus dalam dana Desa, namun disitu terdapat program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dialokasikan. 
Saat ini kegiatan PKK tidak hanya melulu tentang pemberdayaan masyarakat tetapi juga ikut andil dalam mendukung kebijakan pemerintahan.
"Contohnya bayar pajak, itu bukan tugas PKK, tapi pemerintah desa biasanya berkolaborasi dengan PKK "kata Laksana Sakti.

Salah satu narasumber, Frikly mengungkapkan Musrenbang daerah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peran Musrenbang menjadi lebih bermakna karena menjadi media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan. Diharapkan kader PKK untuk ikut aktif menyampaikan aspirasi masyarakat berdasarkan kebutuhan riil.