Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH secara resmi meluncurkan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Jum'at (28/7/2023). Bertempat di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh Wabup sebagai simbol dimulainya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Hadir Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Darmawan Tohap, Pemimpin Cabang Bank Jateng Purworejo Isnanto Subroto, Sekretaris BPKPAD Purworejo Bani Baskoro ST MEng, Kabid Perbendaharaan Daerah BPKPAD Purworejo Lasmini SE MAcc, kepala puskesmas dan sejumlah undangan terkait.

Wabup Yuli Hastuti mengatakan, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, menuntut organisasi publik untuk terus berbenah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Pemkab Purworejo terus berupaya melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

“Inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi digunakan untuk mendukung tertib pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” katanya.

Lebih lanjut wabup mengatakan bahwa dalam rangka menyajikan informasi keuangan daerah yang  memadai, valid, akuntabel, transparan dan tepat waktu, diperlukan suatu media yang dapat menyajikan data keuangan saat itu juga.

Menurutnya, media ini tidak akan terwujud apabila sistem keuangan daerah masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan sistem pembayaran.

"Dengan upaya mewujudkan  percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah ini diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan," imbuhnya.

Kabid Perbendaharaan Daerah BPKPAD Kabupaten Purworejo Lasmini SE MAcc menerangkan, percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui implementasi integrasi FMIS dengan CMS Bank Jateng, implementasi integrasi E-BLUD dengan CMS Bank Jateng serta pengembangan integrasi penerimaan daerah, diharapkan dapat meningkatkan tertib pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Dalam jangka panjang diharapkan dengan terwujud percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemda ini akan dapat mewujudkan keuangan daerah yang tersaji secara real-time. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan," ujar Lasmini.