Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Rekonsoliasi Terintegrasi Secara Periodik di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo, Senin, 19/6/2023.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Drs Said Romadhon, Kepala BPKPAD Agus Ari Setyadi, S. Sos, Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Purworejo, Kepala BUMD Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPAD, Heri Sri Yuli Astuti, SE MM, dan menghadirkan narasumber Suyatno AK selaku Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Perwakilan DIY.

Heri Sri Yuli Astuti melaporkan, tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah antara lain pertama untuk mewujudkan suatu pemahaman dan komitmen bersama antar Perangkat Daerah maupun segenap pemangku kepentingan tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan rekonsiliasi terintegrasi secara periodik, dan kedua untuk memberikan peningkatan pemahaman mengenai penyajian keuangan sesuai PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ) Nomor 1, serta input saldo awal laporan keuangan tahun 2023 dalam aplikasi FMIS, khususnya kepada fungsi akuntansi perangkat daerah atau PPK Perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Said Romadhon menegaskan, laporan pengelolaan keuangan daerah harus taat aturan dan tidak boleh ada kreatifitas. Pelaporan keuangan daerah sering jadi masalah, oleh sebab itu perlu dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi supaya laporan keuangan itu dapat dipertanggung jawabkan.

“Pada bidang keuangan itu harus taat aturan, tidak boleh ada kreatifitas, yang boleh itu yang diatur, selain itu tidak boleh”, tegasnya.

Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada PP nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Kepala BPKPAD Agus Ari Setyadi mengucapkan terimakasih karena catatan dari laporan hasil pemeriksaan semakin sedikit. Perolehan 11 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut itu bukan sesuatu yang diperoleh dengan cuma-cuma, tapi karena kerja keras semua stakeholder yang ada.

Dalam menyusun laporan keuangan harus berhati-hati, karena jika tidak tepat bisa menimbulkan masalah. BPKPAD Kabupaten Purworejo siap membantu, melayani dan memfasilitasi OPD dan BUMN guna berkoordinasi terkait pengelolaan keuangan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023 itu sudah tertata. Salah satu strateginya yaitu dengan selalu melakukan kegiatan rekonsiliasi yang rencananya akan dilakukan setiap bulan. “Selalu tingkatkan dan perbaiki hal-hal yang sudah kita laksanakan sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi diwaktu-waktu yang akan datang”, kata Agus Ari Setyadi.

Dalam kegiatan ini pula dilaksanakan penandatanganan berita acara dukungan aksi pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan terintegrasi secara periodik oleh perwakilan kepala OPD, BUMP, dan Akademisi. Kemudian dilanjutkan materi teknis pelaporan keuangan oleh Suyatno AK selaku narasumber sekaligus melakukan praktek input saldo awal laporan keuangan dalam aplikasi FMIS.