Pemkab Purworejo Serahkan LKPD Unaudited TA 2022 Kepada BPK RI
Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hari Wiwoho, Selasa (14/3/2023).
Penyerahan LKPD Unaudited Kabupaten Purworejo dilaksanakan dalam acara komunikasi bersama dengan stakeholder bersama Anggota V BPK RI Ir H Ahmadi Noor Supit MM di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Acara juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan seluruh Bupati/Walikota se Jawa Tengah. Turut hadir mendampingi Wabup, Sekda Purworejo Drs Said Romadhon dan Kepala BPKPAD Agus Ari Setiyadi Ssos.
Kalan BPK Provinsi Jateng Ahmadi mengungkapkan, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan capaian persentase penyelesaian rekomendasi BPK Terbaik di seluruh Indonesia. Jawa Tengah berhasil meraih capaian 92,09 persen persentase penyelesaian rekomendasi BPK, bahkan melampaui raihan nasional, yaitu 75 persen.
“Jawa Tengah ini daerah kita kategorikan daerah yang memang tindak lanjut hasil pemeriksaan itu tergolong yang terbaik di seluruh Indonesia, bersama dengan Jogjakarta. Tapi Jogjakarta entitasnya sedikit, kalau di sini kan banyak ada 35 kabupaten kota dan satu pemerintahan provinsi,” ungkapnya.
Ahmadi menambahkan, capaian baik yang telah diraih Jawa Tengah tetap harus ditingkatkan. Dirinya pun mendorong seluruh kepala daerah untuk tetap menguatkan koordinasi, serta kompetensi yang telah terbentuk di bawah kepemimpinan Ganjar.
“Posisinya, sampai dengan hari ini, Provinsi Jawa Tengah adalah yang terbaik di seluruh Indonesia. Apalagi seluruh 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK,” imbuh Ahmadi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada kesempataan itu mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Kalau sudah WTP semua, tugas kita berikutnya adalah WTP tapi berkualitas. Tadi sudah diberikan rambu-rambunya semua mesti governance, akuntabilitasnya dicatat dan itu tidak sulit,” kata Ganjar.