Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH membuka kegiatan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting  Tingkat Kabupaten Purworejo di Ballroom Hotel Plaza Purworejo, Rabu (30/11/2022). Turut hadir Koordinator Program Manager Satgas Stunting BKKBN Provinsi Jawa Tengah Muhammad Iqbal Masruri SKM MKes, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Ahmat Jainudin SIP MM, kepala perangkat daerah terkait sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Audit Kasus Stunting, serta Tim Pakar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH mengatakan Data Stunting Kabupaten Purworejo Berdasarkan SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Tahun 2021 sebesar 15,7%, dan yang bersumber dari Elektronik Pecatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) tahun 2022 Prevalensi sebesar 11,29% hasil update penimbangan serentak bulan Agustus 2022.

"Kasus tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan dari 11.81% 2021 menjadi 11.29% di tahun 2022. Tim TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Purworejo berkomitmen turunkan stunting hingga 8% tahun 2024," ungkapnya.

Wabub berpesan tim juga bertugas memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Sehingga tujuan Kabupaten Purworejo dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting bisa tercapai maksimal, sesuai dengan target yang ditentukan.

Yuli Hastuti menambahkan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Purworejo terus melakukan upaya penguatan peran dari berbagai lini sektor. Sejauh ini telah diterbitkan Keputusan Bupati Purworejo tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Purworejo.

“Tim yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pakar diharapkan dapat mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran,'' pesannya.

Sementara Koordinator Program Manager Satgas Stunting BKKBN Provinsi Jawa Tengah Muhammad Iqbal Masruri SKM M Kes mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan diseminasi audit kasus stunting di Kabupaten/kota dengan dukungan dana bantuan operasional keluarga nerencana (BOKB) Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga merupakan tindak lanjut kegiatan diskusi panel manajemen kasus stunting di 6 eks-karesidenan pada bulan Oktober 2022.

Provinsi Jawa Tengah mentargetkan penurunan stunting mencapai angka 12.04% karena Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi besar penyangga target Nasional. "BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan stuntingmelakukan terobosan yaitu melalui pendekatan pendampingan keluarga yang berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil dan ibu pasca salin, juga baduta dan balita," paparnya.