Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH melantik dan mengambil sumpah Destriana Fatmiati SPd sebagai Kepala Desa Watuduwur Kecamatan Bruno, di Pendopo Kabupaten Purworejo, Kamis (29/09/2022). Destriana dilantik menggantikan Patah, kepala desa terdahulu yang meninggal sebelum habus masa jabatannya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Drs Said Romadhon, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Bambang Susilo, Kepala Dinas PPPAPMD Laksana Sakti AP MSi, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rita Purnama SSTP MM, Kepala Badan kesbangpol Agus Widiyanto SIP MSi, Perwakilan Inspektorat, Kabag Prokopim Triwahyuni Wulansari AP MAP, Camat Bruno Nur Huda SSTP MIP, dan unsur terkait lainnya.

Wabup menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain menyebutkan bahwa dalam hal kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun, dipilih kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. "Dengan dasar ini, maka Desa Watuduwur melaksanakan pilkades antar waktu dimana Kades sebelumnya, Bapak Patah yang meninggal dunia saat menjabat sebagai Kepala Desa.

Menurutnuya, kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam kedudukannya dibantu oleh perangkat desa serta bertanggungjawab kepada masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Saya berharap, kades terpilih dapat menjalankan amanah dengan baik, bekerja tulus dan ikhlas dengan semangat tinggi dalam mewujudkan kemajuan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Bekerjalah sesuai regulasi, jangan melakukan penyimpangan dana desa dan melakukan pungli maupun gratifikasi, serta melakukan tindakan apapun yang melanggar hukum dan norma,” imbuhnya.

Wabup berpesan agar kades dapat melakukan konsolidasi internal dengan jajaran perangkat, BPD, serta menyelaraskan kinerja dan program pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah. “Lakukan komunikasi dan koordinasi, agar desa dapat bersinergi dan mendukung program Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,” tandasnya