News

Desa Bisa Maksimalkan PBB Lewat Dawis

Masih seringnya kaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), desa belum bisa maksimal terutama dalam pelunasannya. Untuk memaksimalkan percepatan pelunasan pajak,  desa bisa memberdayakan melalui program tabungan PBB yang dimandegani TP PKK tingkat Dasa Wisma (Dawis). “Maka desa kelurahan bisa memaksimalkan pelunasan PBB lewat Dawis,” harap Wakil Bupati Yuli Hastuti SH pada pembekalan Kepala Desa baru hasil Pilkades Serentak 2019, di Hotel Sanjaya Inn, beberapa waktu lalu.

Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Agus Ari Setyadi SSos, Ka Dinkes Dr Sudarmi MSi, Kabid kapasitas kelembagaan administrasi dan Sistem Informasi Desa Bagas Adi Karyanto SSos MM sejumlah Camat, dan dinas instansi terkait.

Lebih lanjut Yuli Hastuti mengatakan, sumber pendapatan dari pajak digunakan untuk pembangunan dan kemajuan negara maupun daerah. Maka sangat pentingnya mensukseskan pajak. Penarikan pajak memang harus dikelola dengan benar, mengingat masalah keuangan memang sangat rawan. Dibeberapa desa bisa lancar dan aman dalam melunasi PBB karena bisa tepat pada waktunya. Bahkan ada pula yang lunas pajak sebelum jatuh tempo. “Melalui tabungan PKK Dawis, sudah terbukti sangat membantu pemerintahan desa dalam hal pelunasan PBB,” ujarnya.

Kepala Dinpermasdes Agus Ari Setyadi SSos memaparkan terkait manajemen pemerintahan desa, yakni desa dapat membuat perencanaan dengan tepat, kemudian melaksanakan dan  mempertanggungjawabkan. Kepala desa sebagai manajer pemerintahan desa, supaya memahami pengelolaan keuangan desa dan menajemen pemerintaha desa. “Bapak Ibu Kepala Desa, tidak  semua mengerjakan sendiri, tetapi sebagai manajer untuk mengatur dan membagi tugas sesuai dengan tupoksinya aparat pemrintahan desa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengatakan KPP Pratama Purworejo Sulistyo Deswantoro menguraikan materi perpajakan dana desa. Yakni pentingnya edukasi dan dialog aspek perpajakan dana desa ini sangat penting karena jumlah alokasi setiap tahun selalu meningkat. Untuk tahun anggaran 2019 Pemerintah melalui Kementrian Keuangan megalokasikan dana desa sebanyak 70 Triliun.

Dari nominal sebanyak itu kata Sulistyo, tentunya perlu edukasi perpajakan agar kepatuhan pembayaran dan pelaporan meningkat karena pajak yang dipungut, dipotong, akan alokasikan kembali ke dana desa melalui APBN. Apalagi dalam APBN 2019, pajak memegang peranan 82.5 persen dari total penerimaan negara sebesar 2.165 Triliun. Oleh karena itu diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan KPP Pratama Purworejo sehingga tidak ada kendala dan hambatan yang berarti dalam pengunaan dana desa.

“Bagi masyarakat /Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan DJP,kunjungi www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200. Follow ig @kpppratamapurworejo, twitter @kpp531 dan LIke Facebook @kpppratamapurworejo531 #PajakKItaUntukKita,” jelas Sulistyono.

 

 

Berita Terpopuler

Bupati Lantik 180 Pejabat Pemkab Purworejo
News

Bupati Lantik 180 Pejabat Pemkab Purworejo

Jumat, 03 Januari 2020

Mengawali tahun baru 2020, Pemkab Purworejo terus membenahi stuktur Organisasi Perangkat Daerah di L....


Camat dan Kades Diminta Sukseskan PTSL 2020
News

Camat dan Kades Diminta Sukseskan PTSL 2020

Jumat, 27 Desember 2019

pemerintahan


Malam Tahun Baru, Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Sapa Masyarakat Lebih Dekat
News

Malam Tahun Baru, Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Sapa Masyarakat Lebih Dekat

Kamis, 02 Januari 2020

Perayaan malam tahun baru 2020, Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM beserta Wakil Bupati Yuli Hastut....