News

Pendamping PKH Tidak Beres, Akan Diberhentikan

Kepala Subdit Validasi dan Terminasi Kementerian Sosial (Kemensos RI) M Slamet Santoso menegaskan, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan petugas lapangan yang langsung berinteraksi dengan warga miskin yang masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Untuk itu diminta pendamping, dapat bekerja maksimal dengan langsung mengunjungi warga PKH.

            “Karena ada laporan pendamping yang tidak bertugas turun lapangan, bahkan tidak aktif mendampingi warga PKH. Kami menemukan ada pendamping yang punya stempel semua RT. Kalau ada pendamping yang bekerjanya tidak beres, agar bersiap-siap untuk diberhentikan. Kami tidak takut siapa yang ada dibelakang anda. Maka jangan main-main, karena pendamping PKH itu merupakan tangan panjang Kemensos RI yang ada digaris terdepan mendampingi warga PKH,” tandas Slamet Santoso pada Rapat koordinasi program keluarga harapan yang diseleneggarakan Dinsosdukbpppa Kabupaten Purworejo di gedung graha siola pangen.

            Hadir pula Wakil Bupati yang juga mejabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Yuli Hastuti SH, Koordinator wilayah Jawa Tengah Arif Rohman Muis CE MM, dan Kepala Dinsosdukkbpppa dr Kuswantoro MKes. Hadir sebagai peserta Camat, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Pendamping PKH, sejumlah warga penerima PKH, dan dinas instansi terkait.

            Lebih lanjut Slamet Santoso mengatakan, pendamping agar aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah, baik desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Pendamping harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. “Pendamping tidak boleh jalan ditempat, tapi bisa mencari narasumber untuk melatih warga PKH. Karena tidak ada biaya untuk narasumber, maka bisa minta tolong PKK atau Pak Lurah untuk menunjuk narasumber supaya melatih keterampilan memasak, membuat kue, dll. Kalau warga PKH tidak hadir dalam pertemuan sampai 3 kali maka bantuan berikutnya akan ditangguhkan,” ujarnya.

            Yang sekarang harus diperhatikan lanjutnya, tugas pendamping bukan mempertahan kemiskinan tetapi merubah merubah mindset (pola pikir) warga miskin yakni yang belum mau usaha jadi mau usaha, yang belum mau bekerja jadi mau bekerja, yang belum mau bertani jadi mau bertani. Sehingga harapannya warga miskin menjadi bisa mandiri. “Tolong pendamping, agar mendampingi warga miskin yang akan mengembangkan usahanya, untuk mengajukan bantuan modal ke Kemsenos RI. Kalau ada bantuan untuk warga miskin, tidak boleh ada potongan sepeserpun. Kemensos telah bekerjasama dengan kepolisian melalui MoU, jadi agar pendamping berhati-hati jangan melakukan manipulasi data, penggelembungan data, karena bisa berurusan dengan hukum,” tegas Slamet Santoso.

            Menurutnya, pemutahiran data harus dilakukan setiap bulan dan bisa melakukan ubdate lewat aplikasi. Meski diakui ada kendala dilapangan yakni dengan adanya ancaman kepada pendamping terkait data. “Tentu kami mohon bantuan Pak Camat juga Pak Lurah, untuk melindungi pendamping, karena data dilindungi undang-undang. Kalau ada yang kaya menerima bantuan, kami tidak langsung melakukan tindakan tetapi akan mengklarifikasi terlebih dahulu. Kami akan beri peringatan bagi yang kaya tapi menerima bantuan, ada catatan merah tersendiri,” paparnya.  

            Wabup Yuli Hastuti SH mengharapkan semua pendamping untuk bisa berkreatif dalam mengarahkan warga miskin menjadi mandiri. Terutama sering melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa. Termasuk data yang valid, sehingga harapan data bisa sama antara BDT dan e-PKH, bisa terwujud. “Jangan terpaku pada warga miskin tapi juga tetap memperhatikan warga miskin yang mengundurkan diri dari penerima bantuan PKH untuk dipantau perkembangannya,” tuturnya.

Sementara itu  dr Kuswantoro MKes menjelaskan, jumlah pelaksana PKH di kabupaten Purworejo sebanyak 128 orang terdiri pendamping  118, operator 6, supervisor 2, dan koordinator kabupaten 2 orang. Pendamping sosial PKH bertugas di 16 kecamatan, namun dimasing-masing kecamatan jumlah petugasnya tidak sama tergantung jumlah warga miskin yang ditangani. Paling banyak di kecamatan Bruno petugas pendamping mencapai 16 orang dengan menangani 4.261 Keluarga penerima manfaat (KPM) dan 17.123 Anggota rumah tangga (ART) dari peserta PKH. Yang jumlahnya juga banyak di Kecamatan Bener dan di Kemiri yakni pendampingnya ada 12 orang. Sedangkan paling sedikit di Kecamatan Ngombol yang hanya 3 pendamping dengan melayani  886 KPM serta 3.341 ART KPH.

Berita Terpopuler

Tabur Bunga di TMP Tentara Pelajar Wareng, Gubernur Ajak Hormati Pahlawan Siapapun Dia
News

Tabur Bunga di TMP Tentara Pelajar Wareng, Gubernur Ajak Hormati Pahlawan Siapapun Dia

Senin, 11 November 2019

Peringatan Hari Pahlawan ke-74 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dipusatkan di Desa Wareng Kecamatan Butu....


Peringati Maulid Nabi, Warga Ketepeng Watuduwur Bruno Sedekahkan Ratusan Ambeng
News

Peringati Maulid Nabi, Warga Ketepeng Watuduwur Bruno Sedekahkan Ratusan Ambeng

Kamis, 07 November 2019

Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sholallahu â€Â&Acir....


Saba Desa, Bupati Makan Nasi Takir Bersama Warga Pamriyan
News

Saba Desa, Bupati Makan Nasi Takir Bersama Warga Pamriyan

Jumat, 22 November 2019

Saba Desa di Desa Pamriyan Kecamatan Pituruh Purworejo, Rabu (20/11/2019), Bupati Purworejo Agus Bas....