News

Pengadilan Agama Komitmen Lawan KKN

Pengadilan Agama Purworejo berkomitmen melawan segala bentuk praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satunya dengan mencanangkan pembangunan zona integritas bagi semua pimpinan dan jajaran karyawan dan karyawati. Untuk menguatkan komitmen itu, Ketua Pengadilan Agama Purworejo Drs H Zamroni Rosadi SH MH bersama jajarannya melakukan deklarasi dan penandatanganan zona integritas.

Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, beseta Forkopimda. Kemenag, Ketua MUI, pada Kamis (28/3) di salah satu ruang Pengadilan Agama. Dalam sambutannya Wakil Bupati Yuli Hastuti mengatakan, seperti diatur dalam Perpres No.81/ 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi birokrasi  dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berbagai hal terkait lanjut Yuli Hastuti, dengan percepatan reformasi birokrasi telah digulirkan, termasuk diantaranya program pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi sebagai salah satu unsur dalam menciptakan good governance. Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 60/2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi  dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Zona lntegritas merupakan predikat yang diberikan kepada institusi yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sehingga pencanangan Zona Integritas merupakan upaya penting kita bersama, kata Yuli Hastuti karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan Pemerintah sebagai zona yang berintegritas. Kita semua tentu berharap kepada jajaran Pengadilan Agama Purworejo untuk bisa bersama-sama membangkitkan integritas individu, agar terbebas dari KKN. Sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi pemerintah lainnya termasuk Pengadilan Agama Purworejo, bisa menjelma menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. “Sungguh saya yakini ini merupakan amanah mulia, yang harus kita junjung dengan sungguh-sungguh. Karena keberhasilan pembangunan ditentukan salah satunya oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi.

Sementara itu Drs H Zamroni Rosadi SH MH mengatakan, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, kedudukannya sama dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dan sekarang sudah satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI. “Kalau kita melihat sejarah, bahwa dahulu Pengadilan Agama Berada di serambi masjid, namun sekarang sudah berubah dari segi Gedung maupun prasarana lain, begitu juga perkaranya, jika dahulu hanya mengurusi perceraian dan rujuk namun sekarang bukan hanya NTCR ( Nikah,Talak, Cerai dan Rujuk ) saja, namun sekarang wewenang mengadili Pengadilan Agama meliputi, perkara waris, wasiat, hibah dan sengketa ekonomi Syariah,” jelasnya.

Menurutnya, Mahkamah Agung RI terutama Badilag ( Badan Peradilan Agama ) mempunyai program prioritas, seperti halnya E-Cour ( Electronik Court ) Peradilan Elektronik, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara ), Sidang Keliling dll yang semua itu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada para pencari keadilan dan efektifitas prosedur berperkara di Pengadilan.  Dalam melayani, Aparatur peradilan Agama di tuntun untuk lebih menjunjung tinggi integritas dan komitmen tinggi untuk melayani pihak berperkara tanpa adanya praktek-praktek KKN. Oleh karena itu program Zona Integritas di Pengadilan Agama harus di galakan.

Dikatakan, pencanangan pembangunan Zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo pada hari ini, merupakan bagian dari kesungguhan institusi Pengadilan Agama Purworejo dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga, yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan WBK serta WBBM. “Untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM memang kerja berat, oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan, harus punya komitmen yang kuat, punya mindset ( pola pikir dan budaya kerja ) yang sama, sehinga keberhasilan Zona Integritas ini dapat tercapai. Minimal ada 2 sasaran yang ingin dicapai dalam Zona Integritas ini yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

 

Berita Terpopuler

Simpan Dana BOS Sama Dengan Korupsi
News

Simpan Dana BOS Sama Dengan Korupsi

Kamis, 28 Maret 2019

pemerintahan


KPU Purworejo Pasang Jadwal Kampanye 24 Maret – 13 April
News

KPU Purworejo Pasang Jadwal Kampanye 24 Maret – 13 April

Selasa, 26 Maret 2019

pemerintahan


Menteri PUPR Serahkan 5 Ribu Sertifikat Tenaga Konstruksi
News

Menteri PUPR Serahkan 5 Ribu Sertifikat Tenaga Konstruksi

Jumat, 05 April 2019

Sedikitnya 5 ribu tenaga kerja konstruksi di delapan daerah di Jawa Tengah mendapatkan sertifikat te....