News

Pejabat BUMD Harus Lapor Kekayaan

Setelah Pejabat dan staf ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diwajibkan melaporkan harta kekayaan, kini giliran pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purworejo harus melakukan Elektronik-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (E-LHKPN) secara online. Laporan kekayaan pejabat BUMD akan dimulai tahun 2019.

Ungkapan tersebut muncul pada kegiatan sosialisasi pendampingan pengisian E-LHKPN dilingkungan BUMD, hari ini Rabu (20/2) yang berlangsung di Hotel Sanjaya Inn Purworejo. Sosialisasi dibuka Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, yang juga dihadiri Asisten Bidang Ekonomi dan pembangunan Drs Boedi Harjono, Kabag Perekonomian Drs Bambang Susilo, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) spesialis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN Fany Parosa yang didampingi Febriyanto.     

Wabup Yuli Hastuti SH dalam sambutannya mengatakan, selain ASN para pejabat dan jajaran pegawai di lingkungan BUMD mempunyai peranan penting yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara. Dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kita wajib memberikan laporan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta sebagai instrumen dalam upaya pencegahan korupsi. dengan tujuan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pengisian LHKPN kata Yuli Hastuti, merupakan kewajiban seluruh penyelenggara Negara sebagai implementasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN. Khusus untuk BUMD, merupakan tindak lanjut Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

             Pemerintah Kabupaten Purworejo senantiasa berupaya menjaga komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih. Secara kelembagaan, upaya ini telah membuahkan hasil yang membanggakan, dimana Pemerintah Kabupaten Purworejo berhasil meraih predikat WTP selama enam tahun berturut-turut. “Meski demikian, secara individu kita terus mendorong kepada segenap unsur di Kabupaten Purworejo, untuk senantiasa membudayakan perilaku-perilaku positif, disiplin, taat hukum, dan menjauhkan dari kemungkinan tindak korupsi sekecil apapun,” tandas Yuli Hastuti.

Yuli Hastuti berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini jajaran BUMD memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang mempunyai tanggung jawab menyampaikan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu ketua penyelenggara Drs Bambang Susilo menjelaskan, sosialisasi diikuti wajib lapor dari unsur Dewan pengawas maupun Direksi BUMD se Kabupaten Purworejo dan dari pejabat daerah. Antara lain dari PD BPR Bank Purworejo 10 orang, PD BPR BKK Purworejo 23 orang, PD BKK Butuh 5 orang, PDAM 26 orang, PD Graha husada medika 7 orang, dan PDAU 7 orang. Sedangkan LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang taat kepada azas-azas umum agar terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan harta kekayaan melalui format LHPKN yang ditetapkan oleh KPK.

Fany Parosa dari KPK mengatakan, kedatangan KPK bukan untuk ditakuti namun KPK mengajak untuk mengantisipasi terjadinya korupsi. Seperti dalam sosialisasi ini, untuk memberikan pendampingan pengisian E-LHKPN, agar bisa melaporkan harta kekayaan dengan benar dan tepat waktu. Bagi Pemerintah Provinsi, kabupaten maupun kota, juga mendapatkan penghargaan yang LHKPN nya dapat aktif, patuh, dan tepat waktu yakni melaporkan sebelum Maret.  

Menurutnya, LHKPN bukan hanya berlaku di Indonesia tetapi di 42 negara sudah melaksanakan. Bahkan Korea Selatan sudah lama menerapkan LHKPN elektronik. “Kalau dulu di Indonesia laporannya masih manual, tapi sejak 2016 sudah harus elektronik. Termasuk di Purworejo ini juga sudah elektronik dan sudah bagus. Karena LHKPN tahun 2018 sudah mencapai 100 persen, harapannya dengan tambahnya BUMD juga bisa 100 persen,” jelas Fany.   

 

Berita Terpopuler

Bupati Anjangsana ke Desa-Desa di Loano
News

Bupati Anjangsana ke Desa-Desa di Loano

Kamis, 22 Agustus 2019

Ditengah kesibukan dan jadwalnya yang padat, Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM kembali menyempatka....


Upacara peringatan HUT ke 74 RI Di Purworejo Berlangsung Khidmat
News

Upacara peringatan HUT ke 74 RI Di Purworejo Berlangsung Khidmat

Rabu, 21 Agustus 2019

Upacara peringatan HUT ke 74 Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Purworejo dipusatkan di Alun-alun ....


Diikuti 51 Kelompok, Karnaval Umum Berlangsung Meriah
News

Diikuti 51 Kelompok, Karnaval Umum Berlangsung Meriah

Rabu, 21 Agustus 2019

Karnaval umum berlangsung meriah