News

Biaya Sertifikat Tanah Masih Mahal

 

 

Masih dianggap mahalnya biaya pengurusan sertifikat tanah, ditepis Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupatan Purworejo Sri Widodo. Karena menurutnya, biaya untuk mengurus sertifikat tanah sudah diatur maka sudah jelas biaya ditentukan sesuai pagu. “Mungkin belum dipahami saja sehingga dianggap mahal, namun kedepan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Termasuk program pemerintah tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL),” jelasnya.

Lebih lanjut Sri Widodo mengatakan, program PTSL ini untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan sebagaimana program catur tertib pertanahan, yaitu tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan, serta tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan sosialisasi akan bekerjasama dengan berbagai pihak. Termasuk ketika ada pertemuan-pertemuan akan disisipkan sosialisasi.

“Tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya dokumen berupa sertifikat tanah, sehingga timbul kesadaran untuk memiliki dokumen kepemiliki tanah. Kami akan melayani masyarakat dalam kepengurusan sertifikat tanah secara transparan. Di Kabupaten Purworejo masih sekitar 600 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat,” tandas Sri Widodo, usai upacara peringatan Hari Agraria dan tata Ruang (Hantaru) BPN, di kantor BPN Kabupaten Purworejo.

Dalam peringatan Hantaru tersebut, digelar upacara yang dipimpin Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM, di halaman Kantor BPN Purworejo. Hadir Dandim, kapolres, Kajari, Ketua pengadilan Negeri, dan dinas isntansi terkait.

Bupati yang membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan, berkenaan dengan PTSL yang jumlah bidang tanah seluruh Indonesia lebih kurang 126 juta bidang tanah diharapkan di tahun 2025 seluruh bidang tanah telah terdaftar. Untuk melaksanakan percepatan PTSL tersebut, diperlukan optimalisasi pengunaan teknologi terkini, sejalan dengan modernisasi pelayanan di Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas dan daya saing nasional serta berkembangnya investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunani nfrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah. Undang-undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang cepat dan pasti. Oleh karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya menentukan suksesnya pengadaan tanah dimaksud.

        Dikatakan, dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan asset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, Pemerintah telah mencanangkan Program Reforma Agraria. “Jika terjadi sengketa pertanahan, perlu penanganan dan penyelesaian secara komprehensif. Karena banyak kasus sengketa maupun perkara pertanahan sudah banyak yang berlarut-larut dan menyita waktu kita. Harapannya tentu dengan terdaftaranya seluruh bidang tanah melalui PTSL, dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari,” harapnya.

            Dalam kesempatan itu Bupati menyerahkan sertifikasi yakni sertifikat hak pakai Pangenrejo di gunakan untuk perkantoran, sertipikat hak wakaf  Krandegan Bayan di gunakan untuk pengembangan pondok pesantren, sertifikat hak pakai Kalijambe Bener digunakan untuk PAUD Pertiwi Desa Kalijambe, dan sertifikat hak milik.

Bupati juga melihat peta pertanahan di wilayah Kabupaten Purworejo yang belum bersertifikat  dan yang sudah bersertifikat.

Berita Terpopuler

Hari Jadi ke 188 Sesuai Kajian Sejarah
News

Hari Jadi ke 188 Sesuai Kajian Sejarah

Kamis, 28 Februari 2019

pemerintahan


Pramuka Agar Teladani Baden Powell
News

Pramuka Agar Teladani Baden Powell

Selasa, 26 Februari 2019

pemerintahan


Kereta Kencana Pendopo Dikirabkan Kelilingi Kota
News

Kereta Kencana Pendopo Dikirabkan Kelilingi Kota

Selasa, 05 Maret 2019

pemerintahan