Polres Purworejo siap mengamankan Pemilihan Umum 2019 mendatang dengan menerjunkan 560 personil melalui kegiatan Operasi Mantab Brata Candi 2018.  Untuk pengecekan kesiapan, dilakukan Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolres Purworejo diikuti personil dari Polri, TNI, Satpol PP, dan stakeholder terkait, Rabu (19/9).

Operasi Mantap Brata Candi 2018 diselenggarakan selama 397 hari mulai 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019. Kapolres Purworejo, AKBP Teguh Tri Prasetya SIK mengatakan, Polres menerjunkan sebanyak 560 personil tetapi fleksibel di setiap tahapan sesuai dengan potensi ancaman dan kerawanan. “Dua personil membawahi 10 TPS, tentunya tidak bisa dengan kekuatan 3.032 personil (satu TPS satu personil), yang diperlukan adalah Linmasnya harus kali dua karena setiap TPS harus dijaga dua Linmas. Nanti dibantu aparatur dari TNI, Satpol, semua bergerak bersinergi,” jelas Kapolres.

Menurutnya, dengan ketentuan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 300, maka terjadi pembengkakan jumlah TPS yakni menjadi 3.032 TPS di Purworejo. Hal ini mengundang kerawanan tersendiri. Kerawanan lain yakni jumlah kertas suara pemilihan yang mencapai lima yakni DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Pilpres sehingga memakan waktu untuk penghitungannya. “Tentunya kita akan koordinasi dengan KPU, untuk mensimulasikan, karena batasannya maksimal 1x24 jam harus selesai dari pencoblosan sampai penghitungan suara,” tegas Teguh.

Dikatakan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, masyarakat, dan para tim sukses dari Parpol juga terus dilakukan, agar bila terjadi sesuatu bisa dikoordinasikan sehingga tidak menjadi permasalahan yang membesar. Sejauh ini, lanjutnya, kondisi di Purworejo masih landai dan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. “Harapan kita juga masyarakat untuk lebih bijak, lebih cerdas mensikapi isu-isu yang belum tentu kebenarannya, untuk dikroscek dan dikomunikasikan dengan baik, sehingga jangan sampai hal kecil bisa memecah belah persatuan dan kesatuan,” tandas Teguh.

Kerawanan yang paling diwaspadai kata Teguh, terutama pada tahapan kampanye dan saat pencoblosan. Untuk mengantisipasi, akan digelar Pos terpadu di Polres yang di dalamnya ada personil dari penyelenggara pemilu dan TNI, sehingga bila terjadi sesuatu bisa cepat diantisipasi. Potensi kerawanan money politic juga menjadi perhatian tersendiri. Bila terjadi indikasi money politic maka akan dikoordinasikan penanganannya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Apel Gelar Pasukan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Yuli Hastuti SH, Dandim 0708 Letkol Inf Muchlis Gasim SH MSi, Ketua DPRD Luhur Pambudi ST MM, Kajari Purworejo Alex Rahman SH MH, Ketua KPU Drs Dulrohim, dan Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq SH STh I MKn.

Wabup Yuli Hastuti mengatakan, untuk menjaga netralitas ASN akan dilakukan pengawasan oleh OPD terkait dan juga pengawasan bersama. Bupati juga telah menyampaikan himbauan agar ASN menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Dalam kesempatan itu, Yuli Hastuti berpesan pada aparat Polri dan TNI untuk serius dalam pengamanan penanganan kotak suara.

“Terutama agar setelah selesai penghitungan, kotak suara jangan sampai menginap di desa tetapi langsung diserahkan ke penyelenggara di tingkat kecamatan, karena rawan berpotensi terjadi perubahan hasil perolehan suara. “Jangan sampai nginap di desa, karena itu rawan. Kalau sampai nginap di desa nanti hasilnya bisa lain dengan yang kenyataan, hasil awal dan dari hasil yang akhir,” imbuhnya.

Dandim Letkol Inf Muchlis Gasim mengatakan, TNI dan Polri bersinergi dengan stakeholder yang lain dalam pengamanan tahapan Pemilu 2019. Pihaknya juga menyiapkan personil untuk pengamanan dibawah koordinasi kendali Polres sebagai leading sektor. Personil yang disiapkan 200 personil. “Tapi dengan adanya perubahan TPS maka jumlah personilnya akan disesuaikan agar nantinya semua TPS juga dapat terkafer pengamanan dari jajaran Kodim,” jelas Gasim.