Seputar Aneka Ragam

Lima Desa Di Kecamatan Pituruh Satu Hari Lunas PBB di Awal Tahun

Camat Pituruh Drs R Sigit Setyabudi MM, mengungkapkan bahwa sejak tiga tahun terakhir Desa Pamriyan selalu melunasi PBB di awal tahun. Bahkan pembayaran PBB dilakukan oleh masyarakat dalam satu hari lunas. Langkah Desa Pamriyan dalam ketaatan membayar PBB, di tahun 2012 disusul empat desa lainnya. Yaitu Desa Wonosido, Kedung Batur, Polowangi, dan Pepe.

Pernyataan tesebut disampaikan pada acara sosialisasi PBB 2012 dan persiapan pendaerahan PBB P2 tahun 2013 dan pembayaran PBB satu hari lunas tahun 2012, di Desa Pamriyan Kecamatan Pituruh, Kamis (1/3).

Desa Pamriyan pokok pajak  Rp 30,7 juta, lunas 20 Pebruari. Desa Wonosido Rp 16,395 lunas 24 Pebruari.  Kedungbatur Rp 4,5 juta lunas 25 Pebruari. Pepe Rp 11,7 lunas 27 Pebruari. Desa Polowangi pokok pajak Rp 6,38 lunas 29 Pebruari. Namun secara resmi pelunasan dilaksanakan bertepatan dengan acara sosialisasi di depan Bupati dan tim intensifikasi PBB kabupaten, Rabu (1/3). Atas prestasinya, Camat Piruruh memberikan penghargaan kepada lima kepala desa tersebut. Ditargetkan bulan April mendatang sudah ada sebelas desa lagi yang bisa melunasi PBB nya.

Disisi lain ia menyayangkan ada beberapa desa yang masih memiliki tunggakan PBB Sejak tahun 2005-2011 besarnya tunggakan se Kecamatan Pituruh sebesar Rp 229,3 juta. Tunggakan terbesar Desa Kalikotes Rp 72 juta, disusul Desa Pituruh 53,435 juta. Tunggakan terkecil Desa Kaligintung Rp 2,6 juta.

Berdasarkan pengamatannya, terjadinya kelambatan pembayaran PBB  ada beberapa faktor. Diantaranya masih ada masyarakat yang belum membayar PBB. Hal itu bisa terjadi karena wajib pajak tidak berdomisili di desa yang bersangkutan. Masih terjadi kesalahan SPPT. Hasil penarikan PBB dipakai oknum petugas pemungut. Belum ada sanksi bagi petugas pemungut yang menggunaan uang. Tim intensifikasi PBB kecamatan bekerja belum optimal.

Untuk itu ia berharap ke depan SPPT  diterbitkan di awal tahun. Pegawai negeri didorong untuk membayar PBB lebih awal, sebagai contoh masyarakat lain. Masyarakat yang akan minta pelayanan umum, agar bisa menunjukkan bukti pelunasan pajak. Dengan demikian diharapkan kewajiban PBB bisa lunas tepat waktu.

Ditambahkan oleh Kades Pamriyan, Sutarman, bahwa sebelum tahun 2005 pembayaran PBB tidak pernah lunas tepat waktu. Hal itu disamping kesadaran masyarakat belum tinggi, administrasi tanah di desanya belum tertib.  Dari tahun itulah kemudian dirintis melalui msyawarah desa bagaimana caranya agar PBB bisa lunas tepat waktu. Dari rapat selapanan akhirnya muncul beberapa wacana, diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat dan perangkat desa. Ia mengakui keterlambatan pelunasan PBB disamping disebabkan wajib pajak, juga perangkat desa sendiri. Ternyata ada sebagian hasil pungutan PBB dipergunakan oknum perangkat desa.

Belajar dari pengalaman yang ada akhirnya diambil langkah, diantaranya setiap akhir tahun diselenggarakan selapanan desa. Dalam selapanan tersebut disepakati kapan masyarakat akan membayar PBB.   Hasil selapanan kemudian dituangkan dalam bentuk keputusan kepala desa. Sehingga semua wajib pajak baik itu masyarakat setempat maupun yang berdomisili di luar desa harus patuh terhadap keputusan tersebut. Kemudian mengajukan permohonan penerbitan SPPT ke kantor KPP Pratama. Setelah SPPT terbit, dan sesuai jadwal yang ditentukan masyarakat berduyun-duyun ke kantor desa untuk membayar pajak. Pembayaran dilakukan langsung kepada petugas BKK kecamatan, tidak melalui perangkat desa. Sehingga dalam hari itu juga PBB Desa Pamriyan lunas.

Pada kesempatan tersebut Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, memberikan apresiasi besar kepada masyarakat Desa Pamriyan atas kepatuhanya membayar PBB. Apalagi ke depan dari penerimaan PBB, 46% nya akan dikembalikan ke desa. Ia juga menyatakan bahwa sebenarnya banyk program pembangunan yang telah diluncuran ke desa. Bahkan dananya lebih besar dibandingkan PBB yang dibayar masyarakat.

Disisi lain ia mengakui bahwa kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Banyak pembangunan khususnya infra struktur dibantu pusat. Pendapatan asli daerah juga sangat minim. Sumber daya alam yang dimiliki, kurang laku untuk dijual ke investor. Salah satunya yang bisa diharapkan dari pendapatan sektor pajak. Apalagi mulai 2013 mendatang, PBB perdesaan dan perkotaan diserahkan kepada daerah.

Berita Terpopuler

Peringati Tahun Baru Islam, Kecamatan Butuh Gelar Pengajian dan Beri Santunan Kepada Anak Yatim
Seputar Aneka Ragam

Peringati Tahun Baru Islam, Kecamatan Butuh Gelar Pengajian dan Beri Santunan Kepada Anak Yatim

Rabu, 11 September 2019

Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM menghadiri Pengajian akbar dan pemberian santunan anak yatim dal....