Wagub Rustriningsih: Program KB Harus Diprioritaskan
Hal itu dikatakan Wagub pada Rakor Teknis Pembangunan Kependudukan dan KB di pendopo kabupaten, beberapa waktu lalu. Rakor dihadiri Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Drs Sri Wahono MKes, Bupati Drs Mahsun Zain MAg, Forum Pimpinan Daerah, dinas instansi terkait dan jajaran KBPP serta Dinas Kesehatan.
Dikatakan bahwa masalah kependudukan merupakan persoalan yang krusial karena terkait dengan semua aspek pembangunan, baik pembangunan ekonomi, SDM maupun lingkungan hidup. “Karena itu, program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dan pengaturan kelahiran, harus menjadi prioritas dalam program pembangunan setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga kita mampu menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dari 2,3 pada 2007 menjadi 2,1 pada 2015,” paparnya
Dari hasil sensus penduduk 2010, lanjut Wagub, diketahui bahwa sekitar 24 persen penduduk Jateng berusia 10-24 tahun. Hal ini menunjukan dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita akan dihadapkan pada tantangan yang besar yaitu meningkatnya jumlah pasangan usia subur. Berarti akan meningkatkan jumlah kelahiran yang akhirnya menimbulkan tantangan untuk penyediaan pangan, lapangan pekerjaan, sarpras pendidikan, kesehatan, perumahan serta sarana lainnya. Untuk itu perlu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui program generasi bencana (GENRE).
Pada bagian lain Rustriningsih juga mengulas tentang Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)yang masih tinggi. Karena masyarakat belum memahami kesehatan ibu hamil dan melahirkan serta hal-hal yang belum dapat diantisipasi oleh sistem pelayanan kesehatan.
Kematian ibu melahirkan juga disebabkan oleh beberapa keterlambatan yang biasa disebut “tiga terlambat” yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai tempat pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapat pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan, yang salah satunya disebabkan keterbatasan kemampuan ekonomi.
“Untuk itu, program Jampersal saya minta disosialisasikan, agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah ini. Beri pemahaman dan arahkan untuk memakai alat kontrasepsi jangka panjang,” tandasnya.
Menurut Rustriningsih berkaitan dengan program pemberdayaan perempuan, saat ini tidak ada perbedaan jenis tugas dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki. Diharapkan perempuan di Jateng terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang tangguh, dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, agar dapat melaksanakan berbagai peran dalam kehidupan masyarakat dengan baik.
Kepala Badan KBPP Purworejo Drs Muh Wuryanto MM menjelaskan kegiatan operasional KBPP di 16 Kecamatan dengan jumlah penyuluh 113 orang, telah dilengkapi sarpras kerja mulai dari kendaraan sampai balai penyuluhan KB kecamatan. Selain itu Pemkab Purworejo juga mendapatkan berbagai penghargaan terkait dengan Keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mulai juara provinsi hingga tingkat nasional.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan penandatanganan berita acara kerjasama pemakaian laparoskopi antara BKKBN Prov.Jateng dan RSUD Saras Husada Purworejo. Rakor juga diisi pemaparan materi dari Kepala DKK dr Kuswantoro MKes dan drg Gustanul Arifin MKes.