Hal tersebut dikemukakan wakil Bupati Purworjo, Suhar, di depan peserta rapat koordinasi (rakor) bidang kesejahteraan rakyat (kesra) Kabupaten Purworejo tahun 2013. Rakor diikuti seluruh camat, kasi kemasyarakatan kecamatan, ketua TP PKK kabupaten dan kecamatan beserta sekretarisnya, Selasa (17/9), di ruang Arahiwang Setda.

Menurutnya, secara garis besar permasalahan umum kemiskinan diantaranya meliputi, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanggulangan di berbagai tingkatan. Selain itu juga belum optimalnya masyarakat miskin mendapatkan layanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, perumahan, dan akses usaha dan permodalan.

Permasalahan lain adalah kurang tepatnya sasaran penerima program perlindungan sosial. Disamping masih banyaknya penduduk miskin di pedesaan. “Ironisnya, persepsi di masyarakat mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan selama ini, menjadi tanggungjawab pemerintah,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan baik dari pemeritah pusat maupun kabupaten. Diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan siswa miskin, bantuan air bersih (Pamsimas), pemugaran rumah tidak layak huni, Jamkesda, dan P2KSM.

Untuk memudahkan pelaksanaan, ia merencanakan kedepan penanggulangan kemiskinan akan lebih baik lagi  bila melibatkan PKK. Sebab lembaga tersebut telah menyatu dengan masyarakat, serta diakui kiprah dan perannya dalam membantu program pemerintah.

“Pengampu bidang kesra harus sering turun ke lapangan secara langsung. Jangan cuma teori dan berandai-andai saja. Terjun langsung, amati, kemudian mencari solusi terbaik terhadap kendala yang dihadapi. Apalagi bidang kesra sifatnya sosial, jadi jangan menuntut imbalan. Yang penting kerja keras, cerdas, dan iklas, sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kesra Setda Drs Bambang Susilo, menginformasikan bahwa  rakor tesebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya melakukan koordinasi dan fasilitasi  pelaksanan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuannya untuk meningkakan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan harmonisasi dan sinergitas di berbagai program.

Untuk keperluan itu, pihaknya menghadirkan beberapa nara sumber, antara lain dari Bappeda, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP), Dinas Kesehatan, dan Disnakertransos.