News

DPPKP Gelar Rakor Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo terus berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Seperti yang dialkukan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang dilaksankan di Hotel Sanjaya Inn Purworejo, Kamis (22/8). Sejumlah pejabat DPPKP juga hadir seperti sekretaris Sukusnanto SP MM.

Rakor dibuka Bupati yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Drs Budi Hardjono yang dalam sambutannya mengatakan, pentingnya diadakan Rakor ini untuk memperkuata ketahanan pangan, juga sekaligus merupakan forum strategis dan penting dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo.

Termasuk menjadi komitmen kita bersama untuk terus bergerak maju melakukan kerja-kerja pelayanan masyarakat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Pihaknya berharap rakor bisa menjadi media untuk evaluasi, berdiskusi, sharing informasi dan bertukar ide berbagai program di bidang sumber  ketahanan pangan. “Bagi saya kedaulatan pangan itu sudah menjadi tekad dan komitmen Purworejo  untuk bisa terwujud dengan baik. Bukan hanya bicara kecukupan, tetapi juga bisa memproduksi sendiri, serta meningkatkan kesejahteraan petani dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

“Apalagi Ketahanan pangan juga menjadi faktor penting dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam Rakor yakni “Pemantapan Ketahanan Pangan untuk Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan”. Ini sangat tepat dengan prioritas pengentasan kemiskinan,” tutur Budi Raharjo.

Dikatakan, strategi penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan oleh Pemkab Purworejo antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta mengembangkan dan manjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, diantaranya dengan cara pemberdayaan bagi kelompok-kelompok usaha masyarakat guna meningkatkan pendapatan.

Disamping itu, pendayagunaan sumber daya pangan dikembangkan pula melalui optimalisasi pemberdayaan pekarangan dalam upaya memasyarakatkan intensifikasi lahan pekarangan, baik di pedesaan maupun di lingkungan perkotaan dengan memproduksi kebutuhan pangan oleh keluarga, pemanfaatan lahan tidur, lahan marginal dan lahan tadah hujan melalui efisiensi penggunaan air. “Dari aspek keamanan pangan, peredaran produk pangan yang tidak aman di masyarakat baik di pasar tradisional maupun modern masih menjadi pekerjaan rumah kita di bidang pangan ini,” katanya.

Ketua Penyelenggara Plt Kabid Tanaman Pangan DPPKP Kabupaten Purworejo Eko Paskiyanto APi MSi menjelaskan, Pelaksanaan rakor ini untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan kabupaten. Selain itu juga sebagai forum diskusi atau komunikasi bersama membahas permasalahan pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.   

“Juga untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam membangun ketahanan pangan, Rakor diikuti 100 peserta dari anggota Dewan Ketahanan Pangan, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kabupaten, dan perwakilan Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat,” jelasnya

Sementara itu narasumber Kasubid Produksi Bappeda Heru Nusantoro SPt memaparkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Purworejo untuk mendukung penanganan pengentasan kemiskinan dalam ketahanan pangan, telah melakukan upaya-upaya penekanan jumlah kemsikinan. Salah satunya Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronakis) di Kabupaten Purworejo yakni Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin (Propendakin).

Heru mengatakan, di Kabupaten Purworejo ada kegiatan yang mungkin tidak ada di Kabupaten lain yakni setiap desa mendapat Propendakin dapat bantuan keuangan khusus untuk desa kelurahan sebanyak Rp.25 juta per desa. Dengan rinsian untuk desa Rp.20 juta yang diberikan kepeda penerima manfaat masyarakat miskin,  dan yang Rp.5 juta untuk operasional Tim penanggulangan kemiskinan desa kelurahan (Tinangkisdeskel). Sedangkan TKPK kecamatan  juga mendapat dana operasional sebasar Rp.10 juta.

“Propendakin sudah berjalan tiga tahun sejak 2017, bahkan menjadi salah satu pengaruh penurunan kemiskinan. Jumlah kemiskinan di Kabupaten Purworejo yang semula 13,91 persen tahun 2016 menjadi 13, 81 persen tahun 2017, dan turun lagi siknifikan 11,67 persen tahun 2018. Propendakin ini berlangsung 5 tahun hingga 2020. Dengan hasil yang bisa turun kemiskinannya,  tentu akan berlanjut,” jelasnya.

Alokasi dana Propendakin di Kabupaten Purworejo  selama 5 tahun, dimana setiap tahunnya dikucurkan anggaran sekitar Rp.11,7 milyar. Dengan adanya Propendakin, kemiskinan di Kabupaten Purworejo dapat terus turun. “Diharapkan masyakat juga mengetahui adanya dana Propendakin untuk desa kelurahan sebesar Rp.25 juta. Untuk Propendakin diutamakan kegiatan usaha, juga dapat untuk peningkatan penanganan. Jadi sifatnya bukan top down tapi bottom up, sehingga sesuai kebutuhan dan tepat sasaran dalam melakukan usaha,” ujar Heru.

 

.

Berita Terpopuler

Bupati Anjangsana ke Desa-Desa di Loano
News

Bupati Anjangsana ke Desa-Desa di Loano

Kamis, 22 Agustus 2019

Ditengah kesibukan dan jadwalnya yang padat, Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM kembali menyempatka....


Diikuti 51 Kelompok, Karnaval Umum Berlangsung Meriah
News

Diikuti 51 Kelompok, Karnaval Umum Berlangsung Meriah

Rabu, 21 Agustus 2019

Karnaval umum berlangsung meriah


Hormat Bendera Merah Putih Bukan Syirik
News

Hormat Bendera Merah Putih Bukan Syirik

Rabu, 21 Agustus 2019

pemerintahan