Kepala Satker “Tidak Memahami Tupoksi Atau Tidak Punya Nyali”

Perencanaan merupakan bagian penting dari serangkaian sebuah kegiatan. Dari perencanaan itulah, sebuah kegiatan akan dilajutkan, hingga pada akhirnya sebuah pelaporan. Bila dari perencanaan sudah tidak benar, maka hasilnya pun tidak akan benar.

Hal tersebut ditegaskan wakil Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain, pada pembukaan rapat koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Sabtu (16/1), di ruang rapat Arahiwang, komplek Setda. Rakor diikuti 150 peserta dari seluruh SKPD dan kelurahan. Pada kegiatan tersebut, pemkab menghadirkan nara sumber, dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Semarang.
“Dahulu sewktu saya belum kerja, bila suatu instansi pemerintah membutuhkan data guna perencanaan, hanya dengan menggunakan data tahun lalu saja. Padahal data tahun sebelumnya, mestinya sudah tidak relevan lagi pada kondisi saat ini. Akhirnya pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan” kata mahsun Zein.
Dikemukakan bahwa berawal dari perencanaan, maka akan ditindak lunjuti dengan kegiatan, evaluasi dan akhirnya pelaporan. Terkait data, ia minta agar setiap SKPD dalam membuat data secara valid, jangan asal-asalan. Data itupun bila berbenturan dengan data dari statistik, yang lebih diakui data dari statistik. Karena instansi tersebut yang lebih berewenang mengeluarkan data.
Ia mengakui perencaan merupakan sebuah pekerjaan yang sulit. Namun demikian, mengingat hal tersebut merupakan tugas pemerintah, maka mau tidak mau harus tetap dilaksakan.
Pada kesematan tesebut, ia minta kepada pimpinan satker untuk memahami tupoksi masing-masing. Sehingga saat mengajukan anggaran, merasa kesulitan.  Dengan memahai tupoksinya, maka saat mengajukan anggaran di dewan bisa menjelaskan. “Kepala dinas kurang memahami tupoksi. Atau bila memahami tupoksinya, tetapi tidak punya nyali. Yang terjadi di Purworejo kurang memahami tupoksi atau tidak punya nyali, saya sendiri kurang jelas”katanya.
Ditambahlan oleh Anung Hapsoro, dari BPKP Semarang, bahwa perencaan sangatlah mutlak. Berdasarkan pengangatannya, tidak tertutup kemungkinan tindak korupsi,  berawal dari perencaan yang salah. Menyimgung tentang LAKIP, ia mengatakan bahwa LAKIP pemerintah kabupaten disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN).
Namun dalam pelaksanannya, kementrian PAN dalam penilaiannya tiap propinsi hanya diambil beberepa kabupaten sebagai sample saja. Sedangkan lainnya diserahkan kepada BPKP. Sedangkan LAKIP disetiap satker merupakan tanggung jawab kepala satker kepada bupati.
Dalam melaksanakan visi misi, kepala daerah harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ditelah ditetapkan DPRD. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan kontrak politik antara kepala daerah dengan DPRD. Sedangkan Visi Misi bupati dijabarkan melalui rencana kerja tahunan (RKT), yang dilaksanakan oleh setiap satker.