Get Adobe Flash player
Home News Seputar Pemerintahan Pengelolaan Anggaran Sekolah Paling Rawan

Pengelolaan Anggaran Sekolah Paling Rawan

Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan dan dana BOS juga dapat membantu siswa kurang mampu untuk tetap  anc mengenyam pendidikan. Tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran BOS yang terencana. “Anggaran di sekolah paling rawan, sekarang tidak ada yang  anc ditutupi, semua harus transparan,” tandas Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH.

 

Hal itu terungkap pada kegiatan Diklat teknis pengelolaan keuangan sekolah yang berlangsung di aula BKD Purworejo hari ini Senin (6/11). Yang juga dihadiri pula Inspektor Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA, Kepala Dinas Dikpora DR Ahmad Kasinu MPd, dan Kepala BKD drg Nancy Megawati Hadisusilo MM.

Lebih lanjut Yuli Hastuti mengatakan, anggaran di sekolah harus transparan baik dengan pihak sekolah maupun dengan komite sekolah. Ketidak transparan sangat memungkinkan timbulnya permasalahan. “Untuk itu kuncinya agar terbuka, kalau ada masalah agar dicari solusi dengan duduk bersama. Apalagi pengelolaan keuangan sekolah tidak  anc main-main, harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” tuturnya.

Menurut Yuli Hastuti, seiring dengan berjalannya waktu maka muncul teknis kriteria dana BOS baik yang berasal dari pemerintah pusat (BOS Nasional) maupun pemerintah daerah (BOS Daerah) yang saat ini dirancang secara matang. Dan sejak itu pula khususnya pada jenjang SMP sebagian guru mendapatkan tugas tambahan menjadi bendahara pengelola BOS. Tentunya dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan dana BOS, agar kedepan dapat mencegah tuduhan kriminalisasi pada pejabat Kemendikbud daerah maupun Guru di daerah.

Dikatakan, untuk meningkatkan kemampuan status perlolaan dana BOS di daerah, dibutuhkan  ancer yang bermutu melalui pengelolaan dana BOS. Hal ini menjadi keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah, khususnya sekolah-sekolah agar menyusun pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan pengendaliannya sebagai langkah dasar dalam pengelolaan dana BOS yang bermutu guna mencegah tuduhan  ance diberbagai lini.

“Peran penting tugas sebagai bendahara BOS memang tidak mudah, maka perlu adanya strategi yang tepat dalam pengelolaannya. Perlu adanya keterlibatan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah untuk menciptakan pengelolaan yang baik,” harap Yuli Hastuti.

Sementara itu Kepala BKD drg Nancy Megawati Hadisusilo MM menjelaskan, Diklat diikuti 61 orang peserta terdiri bendahara BOS atau bendahara bantuan sekolah khususnya di tingkat SMP Negeri di lingkungan Kabupaten Purworejo. Diklat akan dilaksankan dalam 2 angkatan  yakni angkatan I dilaksanakan selama 5 hari kerja mulai (6 – 10/11), dan dilanjutkan pada angkatan II yang dilaksanakan (13 – 17/11) mendatang.

“Diklat ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan ketrampilan dalam pengelolaan dan keuangan sekolah secara transparan, efektif dan efisien. Dengan sasaran terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi teknis sesuai dengan persyaratan jabatannya masing-masing,” jelas Nancy.

 

 

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


Yang Online

Ada 44 tamu online