Get Adobe Flash player
Home News Seputar Pemerintahan Sekda Inginkan Purworejo Bisa Mandiri

Sekda Inginkan Purworejo Bisa Mandiri

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Drs Said Romadhon menginginkan Kabupaten Purworejo kedepan bisa menjadi daerah yang mandiri. Terutama kemandirian dalam hal ekonomi, melalui upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sumber pendapatan daerah dari sector pajak, retribusi, dan lainnya. Yang perlu digenjot dari sector pajaknya,” ujar Sekda saat membuka pendidikan dan latihan teknis pemeriksaan pajak daerah Kabupaten Purworejo, di gedung Pusdiklat yang berlokasi di Kutoarjo hari ini Rabu (13/9).

Menurut Sekda, perolehan PAD Kabupaten Purworejo masih kecil Rp.253,9 milyar, sehingga perlu ada peningkatan.  Untuk itu, akan dilakukan perubahan secara menyeluruh dan harus bisa. “Maka saya minta setiap rapat, semua harus membawa data lengkap mulai dari targetnya berapa, sudah mencapai berapa, dan kurang berapa. Ini sebagai evaluasi dan solusi untuk mengatasi kendala dilapangan. Selain itu juga harus memudahkan pelayanan bagi wajib pajak,” jelasnya

Sekda mengaku prihatin, terkait kasus meninggalnya salah seorang wajib pajak Purworejo saat akan membayar pajak di loket pembayaran. Tentu ini harus menjadi pemikiran, perlunya terobosan misalnya membayar pajak bisa lewat (Hand Phone) HP tidak harus datang ke loket tapi bisa sistem online.

“Memang banyak yang harus diperbaiki, bahkan ada yang akan membayar pajak tapi SPPT nya tidak ada. Saya sendiri juga merasa malu karena pajak yang harus saya bayar kurang dari  Rp.50 ribu. Saya pernah menyampaikan hal ini, namun tetap saja tahun berikutnya tidak berubah. Saya ingin membayar lebih tapi tidak mungkin karena pembayaran harus sesuai SPPT. Oleh karena itu perlu dilakukan pemutakhiran data NJOP,” tandas Sekda.

Kepala perwakilan BPKP DIY Tatik Ratih Kusuma menguraikan, daerah tidak bisa mencapai target PAD. Terutama adanya permasalahan pada umumnya disemua daerah antara lain, sering dijumpai target setiap tahun ditambahkan 5 hingga 10 persen dari target tahun sebelumnya. Diharapkan kedepan identifikasi betul-betul potensi PAD untuk jadi program berikutnya. Termasuk pelayanan harus dimudahkan, sehingga orang tidak merasa sulit dan ribet untuk bayar pajak.

“Contohnya akan menggunakan transportasi pesawat, cukup membeli tiket di indomart atau tempat yang sudah ditunjuk mudah dijangkau. Lalu perpanjangan STNK bisa di car free day, bisa juga di mall. Kemudahan inilah yang akan mendukung, maka saatnya untuk meningkatkan PAD dengan memberikan pelayanan yang mudah. Diharapkan kedepan bisa online seperti DKI Jakarta, yang begitu gencar mengoptimalkan pajak. Begitu gunakan online, pajaknya melonjak luar biasa. Sehingga kita harus mengarah seperti DKI,” papar Tatik Ratih Kusuma.

Sementara itu drg Nancy Megawati Hadisusilo MM melaporkan, diklat ini diikuti 30 orang aparatur pemeriksa pajak. Terdiri 26 orang berasal dari BPPKAD, 2 orang dari Dinas  PMPTSP, 2 orang dari satpol PP Damkar. Tujuan diklat untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. “Untuk tenaga pengajarnya dari BPKP DIY, BPKAD Kota Yogyakarta, juga dari Pemkab Purworejo antara lain BPPKAD, Setda, dan BKD.

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


Yang Online

Ada 77 tamu online