Get Adobe Flash player
Home News Seputar Pemerintahan OPD Dituntut Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat

OPD Dituntut Lakukan Survei Kepuasan Masyarakat

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dituntut melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemberlakuan SKM didasarkan Permen PAN dan RB No 16/2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat. “Pemkab Purworejo mulai tahun ini, melakukan SKM pelayanan publik di semua OPD,” jelas Kabag Organisasi dan Aparatur (Orgap) Setda kabupaten Purworejo Makin Mubasir SH MH saat ditemui di ruang kerjanya hari ini Kamis (7/9).

Di samping itu kata Makin, juga adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen Bupati Purworejo dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo.

Menurutnya, sebagai bentuk pedoman dalam Peraturan ini telah ditetapkan 7 (tujuh) lingkup pelayanan yang harus senantiasa dikelola, dilaksanakan, didokumentasi, serta akan dimonitor dan dievaluasi secara rutin. Ketujuh lingkup layanan tersebut meliputi, Standard Operating Procedure (SOP), Standar Pelayanan (SP), maklumat pelayanan, pengaduan pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dan Inovasi Pelayanan Publik.

“Untuk pelaksanaan SKM masing-masing OPD menggunakan metode sendiri. Tetapi surveinya harus memenuhi 9 kriteria antara lain persyaratan, prosedur, waktu, tarif/biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan pengaduan pelayanan,”jelas Makin Mubasir yang didampingi Kasubag Tata Laksana Orgap Setda Sigit Kurniawan Saputro SS M Eng.

Ditambahkan Sigit Kurniawan Saputro, pelaksanaan survei sedang berjalan yang dimulai pada 1 Agustus hingga 30 September mendatang. Sasaran survei minimal 100 responden. “Ini baru pertama yang diberlakukan di semua OPD dengan jumlah 42 OPD, biasanya hanya sampel 2 hingga 3 OPD karena keterbatasan anggaran. SKM ini akan dilakukan rutin setiap tahun. Sedangkan hasil SKM akan dilaporkan kepada Bupati dan laporan dikirim ke KemenPan RB. Karena kabupaten kota harus melaporkan ke pusat setiap tahunnya,” ujarnya.

Menurutnya, untuk petugas survei dimasing-masing OPD telah dibekali pelatihan beserta kelengkapannya sebagai dasar dalam melakukan survei. Rata-rata setiap OPD petugas yang mensurvei 2 sampai 3 orang yang diambil pada OPD bersangkutan. Untuk pengumpulan hasil survei paling lambat 30 September sudah masuk di Bagian Orgap.

“Namun saat ini sudah ada OPD yang mengumpulkan hasil SKM sekitar 10 OPD. Hasil SKM nantinya akan diverifikasi dan diekspos yang menghadirkan semua OPD. Selama pelaksanaan survei, juga dipantau dari Tim monitoring gabungan dari Pemkab Purworejo, yang melakukan monitoring tanpa diketahui OPD bersangkutan,” jelas Sigit Kurniawan Saputro.

 

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


Yang Online

Ada 105 tamu online