Get Adobe Flash player
Home News Seputar Pemerintahan Verifikasi Data Piutang PBB-P2, Pemkab Bentuk Tim Cleansing

Verifikasi Data Piutang PBB-P2, Pemkab Bentuk Tim Cleansing

Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan dari 2013-1016 di Kabupaten Purworejo mencapai 147.860 obyek pajak yang tersebar di 123 desa di 14 Kecamatan. Adapun total pajak yang belum terbayarkan hingga kini mencapai kurang lebih Rp 5 miliar.

Selama ini besarnya nilai piutang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diperhitungkan dalam APBD. Untuk itu, Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) perlu membentuk tim khusus guna melakukan verifikasi ulang terhadap data piutang yang ada. Mereka berada dalam Tim Cleansing Data PBB -P2 Tahun 2013-2016 dan berkekuatan 20 orang.

Launching tim ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Said Romadhon didampingi Plt Kepala BPPKAD Purworejo Woro Widyawati di Ruang Bagelen Kompleks Kantor Bupati Purworejo, Kamis (13/7). Hadir dalam kesempatan itu, seluruh camat serta tamu undangan lain.

"Penerimaan daerah dari PBB cukup besar dan berada di urutan kedua setelah RSUD sebagai penyumbang PAD. Tapi pendapatan itu tidak seluruhnya didapatkan karena masih ada tunggakan," kata Sekda saat memberikan sambutan.

Said berharap adanya tim ini, akan membantu pelaksanaan pencapaian target pendapatan daerah dari sektor PBB. Anggota tim diminta bekerja maksimal untuk menyelesaikan verifikasi yang dibutuhkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPPKAD Purworejo, Hadi Sadsila SP MM mengungkapkan, pendistribusian Tim Cleansing PBB tidak sama antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain.

Tercatat di Kecamatan Banyurip yang memiliki jumlah tunggakan tertinggi ditempatkan sebanyak 4 orang, sedangkan di Kecamatan Purwodadi, Purworejo dan Kutoarjo masing-masing 3 orang.

"Kecamatan lainnya 1 orang, tapi ada petugas yang merangkap dua kecamatan karena kecilnya tunggakan seperti di Kecamatan Butuh dan Pituruh ditempatkan 1 orang. Demikian halnya Kecamatan Nggombol-Grabag serta Loano-Bener," kata Hadi Sadsilo didampingi Kasubid Pelayanan dan Penetapan PBB dan BPHTB Iswahyudi.

Dijelaskan Hadi, anggota ini akan bekerja selama 5 bulan hingga Oktober nanti dan diawal kerjanya mereka harus mendatangi desa tujuan dan menyerahkan data yang ada. Data yang dimiliki akan dilakukan croschek langsung dengan perangkat dimana akan dicari penyebabnya, apakah memang pajak terhenti karena belum tertagih atau berhenti di juru tagih.

"Ada 7 kategori dari munculnya piutang ini dan harus ditindaklanjuti oleh tim. Karena mereka akan melaporkan seluruh hasil kerjanya di akhir kontraknya," imbuh Hadi.

Dari hasil verifikasi ini, lanjut Hadi, akan digunakan pihaknya sebagai acuan penetapan target pendapatan dari sektor PBB di tahun selanjutnya. Dia berharap perangkat desa atau wajib pajak bisa menerima kedatangan anggota tim cleansing ini dengan baik.

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id