Get Adobe Flash player
Home News Seputar Legislatif DPRD Setujui Pembahasan 5 Raperda

DPRD Setujui Pembahasan 5 Raperda

Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM berjalan mulus, dengan mendapatkan persetujuan  dari 7 Fraksi di DPRD melalui rapat paripurna pandangan umum fraksi. Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yopi Prabowo SH  itu, berlangsung digedung DPRD hari ini Kamis (11/8). Dihadiri pula Bupati, semua pimpinan dewan beserta anggota, dan semua SKPD.

 

Raperda tersebut meliputi, Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purworejo, Raperda perubahan atas Perda no.17/2011 tentang PDAU, Raperda perubahan atas Perda no.16/2011 tentang PD Graha usaha Medika, Raperda perubahan atas Perda no.1/2014 tentang PD BPR Bank Purworejo, dan Raperda perubahan atas Perda no 15/2011 tentang PDAM Tirta Perwitasari.

Fraksi menyampaikan pandangan umum berbeda-beda seperti Fraksi PKS melalui juru bicaranya Setyowati menkritik PDAM Tirta Perwitasari untuk memperbaiki kualitas layanan publik karena masih banyak komplin dari konsumen masyarakat Purworejo. “Terutama terkait dengan kelancaran pasokan air pelanggan sejingga image negative PDAM yang disingkat Perusahaan Daerah Air Malam (Airnya mengalir lancar pada malam hari), lambat laun akan hilang,” tandasnya yang disambut tawa peserta sidang.

Menurut PKS, visi besar PDAM yang mampu menjadi Perusahaan Daerah Air Minum betul-betul bisa terealisasi karena saat ini PDAM melum mampu memproduksi pasokan air ke konsumen yang langsung bisa dinikmati oleh pelanggan sesuai dengan namanya PDAM baru mampu menyediakan air bersih sehingga lebih pas kalau disingkat PDAB (Perusahaan daerah air Bersih).

Fraksi Golkar melalui juru bicara Imam Teguh Purnomo S.Akt, menyoroti pentingnya ketahanan pangan uatmanya pengelolaan bidang pertanian. Kabupaten Purworejo menjadi penopang hasil pertanian di daerah lain. Oleh karena itu daya dukung pertanian mutlak, salah satu yang utama pada sektor irigasi. Kewenangan irigasi belum optimal, sebagian kewenangan daerah, provinsi, pusat.

“Hal ini masih terjadi tumpang tindih dilapangan. Namun utamanya bagaimana fungsi tugas dan peran bidang pengairan. Maka Fraksi Golkar memandang perlunya dibuat blueprint pengairan, sebagai upaya memudahkan sistem pengawasan dan pembinaan perawatan. Hal yang menjadi pokok adalah sumber daya air  harus dikelola secara profesionaldan tepat untuk kebutuhan masyarakat,” usulnya.

Sedangkan Sugeng Santoso SH jubir Fraksi Demokrat mengharapkan agar dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah yang didalamnya termasuk pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat daerah, kepala UPT dinas, kepala UPT Badan, Kepala kelurahan dan staf ahli. “Ini agar benar-benar dilakukan dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan,” tegasnya.

Fraksi PDIP melalui jubir Dion Agasi S.Kom berpendapat, pembentukan perangkat daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip desain organisasi maka pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerinthan dan potensi daerah, efisien, efektifitas, pemabgian habis tugas, rentang kendali, dan tata kerja yang jelas serta fleksibilitas. “Bahwa selama ini kecenderungan yang terjadi dalam pembentukan organisasi perangkat daerah adalah struktur organisasi yang gemuk, dan hal ini akan berpotensi terjadi pemborosan anggaran,” tegasnya.

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id