Get Adobe Flash player
Home News Seputar Ekonomi Desa Pucungroto Pertama Lunasi PBB 2018

 

Desa Pucungroto Pertama Lunasi PBB 2018

Desa Pucungroto mencatatkan yang pertama melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2018 di wilayah Kecamatan Kaligesing. Pelunasan itu melalui PKK yang digiatkan dengan tabungan dalam celengan. Pembukaan celengan diawali Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, di Balai Desa Pucungroto hari ini Jum’at (11/8).

Hadir pula Camat Kaligesing Bagas Adi Karyanto Ssos MSi, Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPPKAD Purworejo Hadi Sadsila SP MM, Kepala Desa Sukadar, Ketua TP PKK Kecamatan Kaligesing Ny Windarti, Ketua TP PKK  desa Ny Kartini, dan tokoh masyarakat beserta jajaran pengurus PKK desa.

Dalam sambutannya Yuli Hastuti sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimaksih Desa Pucungroto melalui PKK per Dasa wisma telah melakukan pelunasan PBB. Apalagi pelunasannya untuk tahun depan, yang notabenenya masih lama namun terlunaskan hari ini. “Tentu teriring harapan langkah yang dilakukan Desa Pucungroto, bisa dicontoh oleh desa-desa lainnya yang belum mampu melunasi PBB. Dengan cara nyelengi sedikit-sedikit hingga akhirnya bisa melunasi,” harapnya.

Menurutnya, salah satu penentu kelancaran pembangunan yakni ketersedian sumber pembiayaan. Dan salah satu sumber pembiayaan yang cukup dominan itu, berasal dari penerimaan pajak. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kelancaran pembangunan akan ditentukan seberapa besar penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah. Di sisi lain juga ditentukan oleh seberapa besar kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

PBB tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan berpengaruh terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Untuk itu, atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat wajib pajak yang telah memberikan dukungan dengan membayar pajak dengan baik dan tepat waktu. Karena pada hakekatnya, pajak itu dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat, dalam bentuk pembangunan. “Mudah-mudahan melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah serta dukungan masyarakat termasuk kelompok dasa wisma PKK, maka penerimaan PBB akan memperoleh hasil sesuai harapan,” tutur Yuli Hastuti.

Sementara itu Camat Bagas Adi Karyanto mengatakan, Desa Pucungroto yang pertama melunasi PBB, ini sangat membanggakan. Karena dengan PBB lunas bisa membiayai pembangunan desa. Contohnya bantuan dana desa dari pemerintah yang mencapai Rp 1 Milyar dialokasikan untuk Desa Pucungroto. “Saya minta dengan adanya bantuan dana desa, masyarakat dapat membantu untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan. Tentunya pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Pada bagian lain Bagas mengingatkan, agar mengembangkan wisata Desa Pucungroto apalagi semua akses jalan disini sudah halus beraspal mudah dijangkau. Untuk mendukung wisata juga perlunya dilengkapi hasil keterampilan khas desa. “Misalnya PKK membuat kerajinan souvenir, makanan, atau sejenisnya yang jadi khas Desa Pucungroto. Nantinya ikut dipasarkan di lokasi wisata. Harapannya desa menjadi maju dan untuk memacu peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Bagas.

Secara terpisah  Hadi Sadsilo menjelaskan, terkait penunggak PBB tahun 2013 hingga 2016 tengah dalam proses penanganan dengan menurunkan Tim cleansing sebanyak 20 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Masing-masing bertugas untuk melakukan pendataan obyek pajak yang mencapai 150 ribu di 123 desa dengan total nilai pajak sekitar Rp 5 Milyar.

Dalam pendataannya Menurut Hadi Sadsilo, akan dilakukan cek and ricek. Karena ada SPT yang ternyata tidak ada obyeknya, ada SPT yang ternyata tanah kuburan, namun ada juga yang SPT belum sampai ke wajib pajak, ada juga warga yang tidak tertib bayar pajak, ada yang sudah bayar pajak namun belum disetorkan, dll. “Banyak permasalahan dilapangan, maka tujuan utama mencari kejelasan dulu kenapa terjadi penunggakan pajak. Setelah ada kejelasan, baru dilakukan penagihan. Sedangkan sanksinya bagi penunggak pajak dikenakan denda 2 persen per bulannya,” paparnya.

Sementara itu Kepala Desa Pucungroto Sukadar mengakui pentingnya keberadaan PKK selain mempunyai peran dalam peningkatan SDM masyarakat melalui keluarga juga berperan dalam pensuksesan setiap program desa. “Salah satu diantaranya pelunasan PBB ini sangat membantu pemerintah desa dalam memberikan penyadaran tertib bayar pajak kepada masyarakat,” yang didampingi Ketua TP PKK Ny Kartini.

Ny Kartini menambahkan, untuk pelunasan PBB melalui PKK ini telah menjadi kesepakatan bersama bahkan juga terasa ringan karena melalui menabung dari sedikit terutama dari sisa uang belanja. “Rencananya kami akan terus melakukan menabung dengan celengan untuk melunasi PBB, karena kami ingin ikut sebagai bagian dari mensukseskan program pemerintah,” ujarnya.

 

Tambah komentar

Berikan komentar Anda dengan santun dan membangun...Terima kasih


Security code
Refresh

WAKIL BUPATI

Sub Domain Instansi

Layanan Publik Online

sirup.lkpp.go.id


sirup.lkpp.go.id


lpse.purworejo.go.id


jdih.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id


ppid.purworejo.go.id